Alasan 2 Bos IKN Mundur Dianggap Belum Klir, Pemerintah Diharap Jujur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diharapkan mau menjelaskan secara lugas alasan di balik pengunduran diri mantan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, apakah terkait persoalan pembebasan lahan atau hal lain.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, penjelasan itu diperlukan karena informasi mengenai alasan pengunduran diri keduanya masih simpang siur.

Apalagi, kata Agus, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak ada masalah di proyek IKN, tetapi menyinggung soal pembebasan lahan.

“Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, enggak heranlah. Yang penting sekarang buka bukaan saja, di mana masalahnya,” kata Agus seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Jatam Ungkap Nasib Warga Terdampak IKN: Tanahnya Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

“Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ, karena saya jumpa dengan ahli waris dari kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka diserobot dan dipaksa pindah,” sambung Agus.

Menurut penelusuran Agus, ahli waris itu memiliki bukti secara ulayat dan lahan adat yang dimaksud adalah milik mereka.

“Itu tanah dia, ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya, jadi tanah itu belum beres,” ujar Agus.

“Waktu itu kan mau diusir itu, tujuh kepala keluarga atau bagaimana, lupa saya, itu kan ramai. Saya bilang enggak bisa begitu, kalau ngusir-usir begitu model developer,” tambah Agus.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Agus mengatakan, seharusnya cara pembebasan lahan seperti itu tidak boleh dilakukan. Mestinya, lanjut dia, pemerintah menggunakan cara birokasi yang biasa dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Di sisi lain, Agus juga mengkritik pola pembangunan proyek IKN yang seolah-olah dikebut demi mengejar target buat digunakan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Jadi semua serba gelap. Jadi bangun, bangun, bangun, presiden kan maunya cepat, cepat, cepat, nanti upacara (17 Agustus), akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu,” ucap Agus.

“Jadi maksud saya, janganlah cepat-cepat begitu, satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung begitu dan itu berbahaya untuk konstruksi,” lanjut Agus.

Baca juga: Luhut Pastikan Tak Ada Penurunan Target di IKN Usai Kepala Otorita Mundur

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan Bambang dan Dhony mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin (3/4/2024).

Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta