Soal Anggaran Makan Bergizi Gratis, Banggar DPR: Beri Keleluasaan pada Presiden Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan keleluasaan penuh pada pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait anggaran. Termasuk, anggaran program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah saat memimpin rapat dengan empat menteri koordinator (menko) di Gedung DPR RI, Rabu (5/6/2024).

“Soal anggaran prioritas makan bergizi itu masih kewenangan presiden yang akan datang, kita belum tahu persis. Oleh karenanya, memang mulai kemarin badan anggaran memberikan keluasaan penuh kepada presiden terpilih,” kata Said dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Politikus PDI-P tersebut juga menegaskan bahwa Banggar DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatasi visi misi dari Presiden RI terpilih periode 2024-2025 Prabowo Subianto.

Baca juga: Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

“Kami ingin ciptakan fairness kepada presiden terpilih untuk melaksanakan visi misinya. Nanti kita akan baru tahu seperti apa ketika di bulan Januari biasanya ada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) perubahan,” ujar Said.

Sebelumnya, anggota Badan DPR My Esti Wijayati meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan program makan bergizi gratis tidak menyedot anggaran sektor pendidikan.

Pasalnya, Esty menilai sudah ada gelagat anggaran di sektor pendidikan bakal dipakai untuk membiayai program yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut.

"Catatan-catatan ini mungkin hanya sebagai gambaran saja, saya hanya berharap, makan siang gratis tetap berjalan, tetapi tolong jangan ambil anggaran pendidikan yang ada di Kemendikbud maupun yang ada di Kemenag," kata Esti dalam rapat kerja dengan pemerintah yang dihadiri Muhadjir, Rabu

Baca juga: Prabowo Koreksi Istilah Makan Siang Gratis: Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Politikus PDI-P itu mencontohkan, anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2025 turun menjadi Rp 83,187 triliun dari Rp 97,7 triliun pada tahun ini.

Esti juga menyoroti anggaran di Kementerian Agama (Kemenag) untuk membiayai Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang tak kunjung cair.

"Belum lagi di Kemenag, Pak Menko, dari kemarin kami cukup kaget karena anggaran tahun 2024 saja untuk KIP Kuliah belum ada anggarannya, untuk 2024, sementara untuk PIP (Program Indonesia Pintar) juga masih sangat rendah. Izin," kata dia.

Baca juga: Menanti Kabinet Prabowo-Gibran, Pembentukan Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis Makin Menguat

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis yang sebelumnya bernama makan siang gratis adalah salah satu janji kampanye presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sempat mengungkap program yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak Indonesia ini membutuhkan anggaran mencapai Rp 450 triliun.

Namun, berdasarkan hitung-hitungan TKN Prabowo-Gibran, kebutuhan anggaran tahap pertama untuk program makan siang gratis berada di kisaran Rp 100-Rp 120 triliun.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menjadi salah satu opsi sumber dana program makan siang gratis.