Perludem: KPU Seharusnya Abaikan Saja Putusan MA soal Batas Usia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA), soal penghitungan batas usia calon kepala daerah.

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan, putusan MA yang mengubah syarat usia calon kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pilkada.

“Seharusnya KPU abaikan saja putusan MA. KPU harusnya berpegang pada UU Pilkada,” ujar Khoirunnisa saat dihubungi, Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Janji Kejutan Kaesang Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Putusan MA soal perubahan syarat usia calon kepala daerah, kata Khoirunnisa, hanya membatalkan aturan di Peraturan di dalam KPU (PKPU).

Di sisi lain, untuk syarat usia di UU Pilkada tak berubah. UU tersebut lah yang seharusnya dipatuhi oleh KPU.

“Syarat di UU Pilkadanya kan tidak berubah. Tetap menyatakan bahwa syarat calon itu adalah minimal 30 tahun. Yang dibatalkan MA itu adalah PKPU,” kata Khoirunnisa.

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan hak uji materi (HUM) yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Baca juga: Anggota DPR Sebut KPU Bisa Abaikan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Uji Materi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini dilakukan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur.

“Kabul permohonan HUM,” demikian bunyi putusan Nomor 23 P/HUM/2024 dikutip dari situs MA, Kamis (30/5/2024).

Atas putusan ini pula, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon.

Putusan ini diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yulius serta Hakim Agung Cerah Bangun dan Hakim Agung Yodi. MA hanya memerlukan waktu 3 hari untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah ini.