Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Dinilai Rugikan Jokowi, Bikin Investor Takut

Kompas.com - 04/06/2024, 14:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merugikan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam konteks pembangunan ibu kota baru.

Sebab, ada indikasi bahwa pengembangan IKN di Kalimantan Timur sulit dieksekusi.

"Secara politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dirugikan dengan pengunduran diri itu. Karena dianggap pengembangan IKN itu sulit, berat untuk bisa dieksekusi, dilaksanakan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

"Mengapa berat? Kepala dan Wakil Kepala mundur. Tentu mundurnya ini kan menurut saya bagian dari persoalan politik. Entah mundur dengan ikhlas, entah ditekan mundur kita tidak tahu," ucap dia.

Baca juga: Kekhawatiran dan Harapan Pengusaha Usai Pergantian Kepala Otorita IKN

Sementara itu, jika dilihat dari sisi pengaruh maka pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN memberi dampak besar.

Sebab, akan berkaitan dengan kepercayaan terhadap investor.

Bisa jadi, ke depannya investor tidak yakin untuk menanamkan modal di IKN.

"Ini akan jadi persoalan. Pembangunan IKN menyangkut dana, dana itu dari investor. Ketika masalah politik ada, lalu ada yang mundur tentu akan berpengaruh kepada soal investor yang tidak mau masuk. Seperti itu pengaruh besarnya," papar dia.

Meski demikian, Ujang menilai, pengunduran diri dua pimpinan Otorita IKN itu belum memberi dampak signifikan terhadap pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih mendatang, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Karena kan ini masih pemerintahan Jokowi, ya paling nanti kalau Pak Prabowo dilantik, ya tentu kita akan lihat nanti kebijakan Prabowo ke depan seperti apa terkait IKN," ujar Ujang.

"Apakah melanjutkan atau memang biasa-biasa saja, yang saya maksud biasa itu, kalau pembiayaan tidak sanggup ya Prabowo juga akan realistis," kata dia.

Baca juga: Sebelum Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Pernah Curhat Tak Digaji 11 Bulan

Dua pimpinan Otorita IKN, yakni Kepala Otorita Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya.

Kepastian pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang.

Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah meneken keputusan presiden terkait pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.

Baca juga: Profil Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, Kepala dan Wakil Kepala IKN yang Mengundurkan Diri

Halaman:


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com