Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Kompas.com - 29/05/2024, 18:48 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengadakan pertemuan bilateral dengan Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) atau Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok di Gedung Great Hall of The People (Balai Agung Rakyat) Tiongkok, Beijing, Selasa (28/5/2024). 

Puan berharap pertemuan pihaknya dengan Badan Penasihat Politik Tiongkok itu dapat membuka peluang untuk memperluas kerja sama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

“Saya berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antarkedua negara yang lebih berkualitas, sehingga dapat memberikan dampak konkret dan bermanfaat bagi Indonesia dan RRT serta bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM),” katanya seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (29/5/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam kunjungan kerja (kunker) ke RRT. Dalam kunjungan ini, ia didampingi oleh sejumlah anggota DPR, termasuk Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka.

Baca juga: Aldi Taher Tertinggal Jauh dari Verrel Bramasta dan Rieke Diah Pitaloka di Dapil Jabar VII

Selain itu, Puan juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua BURT DPR RI Dede Indra Permana, Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi, Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti, serta Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu.

Puan dan delegasi DPR RI diterima langsung oleh Ketua CPPCC Wang Huning, seorang teoretikus politik Tiongkok dan salah satu pemimpin papan atas Partai Komunis Tiongkok (PKT). Pertemuan hangat ini berlangsung selama hampir satu jam di Ruang Anhui, Gedung Great Hall of The People.

“Saya ingin sampaikan apresiasi atas sambutan hangat Ketua CPPCC Wang Huning untuk menerima kunjungan saya dan delegasi DPR RI di Beijing, kota yang modern dan dinamis ini,” kata Puan.

Wang Huning menerima rombongan delegasi DPR RI bersama Wakil Ketua MPPR Shi Taifeng dan Shao Hong, Ketua Komisi Bangsa dan Agama MPPR Zhang Yijiong, Deputi Sekjen MPPR Mrs Zou Jiayi, serta perwakilan National People's Congress (NPC) (Dewan Legislatif) China, yakni Anggota Komisi Pertanian dan Pedesaan NPC Mrs Zhao Lixin, dan Deputi Sekjen NPC Hu Xiaoli. 

Baca juga: 15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Sebagai informasi, CPPCC atau MPPR merupakan bagian sentral dari sistem front persatuan PKT. Anggota MPPR memberikan nasihat dan mengajukan proposal mengenai isu-isu politik dan sosial kepada badan-badan Pemerintah Tiongkok. 

Namun, CPPCC atau MPPR adalah badan yang tidak memiliki kekuasaan legislatif yang nyata karena meskipun konsultasi dilakukan, hal tersebut diawasi dan diarahkan oleh PKT.

RRT sebagai mitra terpenting bagi Indonesia

Persahabatan Indonesia dan Tiongkok telah memasuki babak baru dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik pada 2025. 

RRT merupakan salah satu mitra terpenting bagi Indonesia karena Tiongkok adalah salah satu mitra perdagangan dan investasi terbesar di Indonesia.

Baca juga: Langkah Memulai Investasi di Instrumen Syariah

Puan menyatakan bahwa RRT adalah mitra strategis yang mampu mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ASEAN, Indo-Pasifik, dan tingkat global. 

Ia berharap kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dapat difokuskan pada implementasi Plan of Action for Strengthening the Comprehensive Strategic Partnership 2022-2026 yang telah ditetapkan bersama.

“Saya berpandangan bahwa konsultasi kedua negara perlu dilakukan pada berbagai level. Pertemuan saya dengan Ketua CPPCC bernilai penting karena kami masing-masing memiliki pengaruh yang cukup kuat di negara kami,” tutur politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com