Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Kompas.com - 27/05/2024, 22:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bercerita mengenai pengambilalihan PT Freeport Indonesia ke pemerintah saat menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Ia mengaku, pengambilalihan itu dilakukan secara diam-diam dengan cara-cara bisnis lewat peningkatan kepemilikan saham, bukan dengan kekuatan.

Semula kata Jokowi, saham pemerintah di PTFI hanya berkisar 9 persen. Namun saat ini, saham itu menjadi menjadi 51 persen dalam kurun waktu 3,5 tahun.

"Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam ambil alih Freeport menuju sekarang 51 persen, dari semula 9 persen ini memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam. Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih," kata Jokowi usai acara Inaugurasi GP Ansor di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Tak sampai di sana, pemerintah kembali menambah kepemilikan saham di PTFI. Sebentar lagi, kata dia, saham pemerintah akan bertambah menjadi 10 persen sehingga totalnya menjadi 61 persen.

Ia menyampaikan, kenaikan kepemilikan saham akan bersanding lurus dengan keuntungan yang didapat pemerintah dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, hingga bea ekspor.

"Sebentar lagi Insya Allah dalam bulan-bulan depan ini akan tambah lagi 10 persen, jadi 61 persen. Dan kalau sudah 61 persen, perkiraan keuntungan yang ada di freeport itu 70-80 persen itu akan masuk ke kas negara kita," kata Jokowi. 

"Baik dalam bentuk royalti, PPh Badan, PPh Karyawan, dalam bentuk bea ekspor, bea keluar, semua kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar," lanjut Presiden.

Jokowi mengungkapkan, lewat pengambilalihan saham, Freeport saat ini bukan lagi milik Amerika Serikat, tetapi sudah menjadi milik Indonesia.

Ia lantas meyakini uang untuk membayar akuisisi saham Freeport tersebut akan lunas tahun ini.

Di sisi lain, harga saham PTFI sudah naik mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat membelinya dahulu.

"Harganya sekarang sudah 4 kali lipat dari harga waktu kita beli, karena harga tembaga dunia sekarang ini naik drastis. Artinya kita untung dan untung, untungnya saat itu pemiliknya mau melepas," jelas Jokowi.

Lebih lanjut ia bercerita, proses pengambilalihan saham juga tidak mudah karena mendapat sejumlah wanti-wanti dan ditakut-takuti terkait tanah Papua yang berpotensi bergejolak.

Baca juga: Jokowi Siap Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Bahkan, Papua disebut-sebut akan keluar sebagai bagian dari Indonesia jika pengambilalihan saham dilakukan.

"Karena kondisi goncangan ekonomi saat itu meskipun juga saya banyak ditakut takuti saat itu, waktu proses pengambilalihan, 'Pak hati-hati, Papua bisa bergolak'. Besoknya ada lagi, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia'," cerita Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com