Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Kompas.com - 27/05/2024, 18:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbandingan rasio anggaran pendidikan Indonesia dengan produk domestik bruto (PDB) dianggap masih jauh dari kebutuhan sehingga akan tetap berdampak terhadap kualitas.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, pemerintah memang mengalokasikan anggaran pendidikan pendidikan dengan rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 20 persen.

"Namun kalau kita bandingkan anggaran pendidikan dengan produk domestik bruto itu hanya sekitar 2 sampai 3 persen. Nah ini sangat sedikit," kata Esther seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: Nadiem Sebut Kenaikan UKT Mencemaskan


Menurut Esther, dengan fakta itu dia berharap masyarakat menerima kenyataan bahwa peningkatan kualitas pendidikan atau isu tingginya uang kuliah tunggal (UKT) pada perguruan tinggi yang banyak dikeluhkan bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin.

"Dengan sedikitnya anggaran ini kita tahu don't expect to much ya terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia," ucap Esther.

Menurut Esther, tidak ada jalan lain buat menggenjot kualitas pendidikan dan menurunkan biaya UKT selain niat pemerintah buat memperbesar alokasi anggaran pendidikan.

"Pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang lebih kalau dilihat dari porsi anggaran pendidikan terhadap PDB, bukan terhadap APBN," ucap Esther.

Baca juga: Setelah Bertemu Jokowi, Nadiem Umumkan UKT Batal Naik Tahun Ini

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah universitas menuai banyak kritik.

Beberapa di antara kampus negeri yang menaikkan UKT adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Bersamaan dengan kenaikan UKT, sejumlah universitas juga turut menaikkan uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

Baca juga: Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Kenaikan UKT yang terbilang drastis itu membuat sejumlah mahasiswa memilih mundur karena tidak punya uang untuk membayar UKT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com