Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Hobi Gonta-ganti Aplikasi, Jokowi: Orientasinya Proyek

Kompas.com - 27/05/2024, 14:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai pemerintah daerah (pemda) dan jajarannya terlalu sering mengganti aplikasi pelayanan publik setiap ada pergantian kepala daerah maupun kepala satuan kerja perangkat daerah.

Menurut Jokowi, pemda sering menggonta-ganti aplikasi karena memiliki orientasi proyek dan ia meminta praktik tersebut harus dihentikan.

"Di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi, orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujar Jokowi dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Jokowi menuturkan, situasi di kementerian dan lembaga tingkat pusat juga tidak berbeda.

Ia menyebutkan, secara total saat ini 27.000 aplikasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pelayanan publik.

Jokowi pun meminta agar jumlah aplikasi itu tidak lagi bertambah karena kebanyakan aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak sinkron dengan aplikasi lainnya.

"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru, setop, karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," kata mantan wali kota Solo itu.

Jokowi menjelaskan, selain tidak efektif, pembuatan aplikasi baru juga menelan anggaran yang besar.

Kepala Negara mencontohkan, ada salah satu instansi yang membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun khusus untuk membuat aplikasi baru.

Baca juga: Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Padahal di satu kementerian sudah ada ratusan aplikasi yang pernah dibuat.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai utk membikin aplikasi baru, di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bbayangkan," kata Jokowi.

Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.

Ia mengingatkan, negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com