Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Muda Tak Minat jadi Petani, Megawati: Apa Mau Impor Terus?

Kompas.com - 24/05/2024, 18:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyatakan, pemerintah tidak bisa terus-terusan mengimpor pangan dari negara lain ketika berpidato dalam pembukaan Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Mulanya, Megawati menyampaikan saat ini pekerjaan sebagai petani tak diminati oleh anak muda, hanya orang-orang tua yang masih bekerja sebagai petani.

"Saudara-saudara tahu enggak sih, bahwa para petani kita itu, mbok pergi deh, temuin deh. Bahwa mereka itu sekarang karena merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka enggak ada lho mulai berkurang yang mau jadi petani. Yang ada adalah tua-tua," kata Megawati, Jumat, dikutip dari YouTube PDI Perjuangan.

Baca juga: Sindir Utang Menumpuk, Megawati: Ayo Pikir, Bagaimana Bayarnya?

Megawati lantas mempertanyakan situasi pangan di Indonesia pada masa depan bila anak-anak muda tidak ingin menjadi petani.

Presiden kelimat Republik Indonesia ini mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa terus-terusan bergantung dengan impor pangan.

"Lalu bagaimana kalau enggak ada makanan karena enggak ada yang mau membuat, yaitu pertanian dan lain sebagainya, apa mau impor terus?" kata Megawati.

Baca juga: Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Ia pun mengingatkan suatu saat nanti bisa saja negara yang mengekspor pangan bakal berhenti mengekspor komoditas tersebut ke negara lain

"Padahal impor juga negara yang (asal) impornya itu bukanya nanti juga mikir wah nanti kalau kekurangan gimana dong?" ujar Megawati.

Megawati lalu meminta seluruh kader PDI-P untuk terus memperhatikan harkat dan martabat petani, nelayan dan buruh.

Ia menekankan, keberpihakan partai politik untuk kelompok tersebut tidak boleh dianggap sebatas slogan.

Baca juga: Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih harus mengimpor beras, tetapi jumlahnya hanya sebagian kecil yakni tidak sampai 5 persen dari kebutuhan nasional.

Kuota impor beras sebelumnya ditetapkan mencapai 2 juta ton, kini ditambah 1,6 juta ton sehingga totalnya mencapai 3,6 juta ton.

Jokowi menuturkan, beras itu diimpor dari sejumlah negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta orang.

"(Impor beras) Ada yang Vietnam, ada yang dari Thailand, ada yang dari Kamboja, Pakistan, harus impor beras," ujar Jokowi saat memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram di di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara pada 13 Mei 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com