Megawati Sindir Partai Rebutan Jatah Menteri, Ingatkan Kabinet Ramping

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menyindir soal perebutan jatah menteri yang didengarnya terjadi setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam pidatonya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5/2024), Megawati mengungkit bahwa selama 9 tahun berkuasa, ia menyadari begitu banyak tarik-menarik kepentingan politik terjadi.

"Jabatan menteri pun, yang Ibu dengar nih, wah, sudah pada rebutan deh," kata Megawati.

Baca juga: Sindir Utang Menumpuk, Megawati: Ayo Pikir, Bagaimana Bayarnya?

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partainya, Megawati lalu mengilas balik keinginannya membentuk kabinet yang ramping ketika menghadapi krisis multidimensional sewaktu dirinya di tampuk kekuasaan.

Sebagai informasi, Megawati merupakan Wakil Presiden RI pada 1999-2001 dan menjadi presiden setelahnya hingga 2004 menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengserkan MPR.

"Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet, kabinet yang profesional," kata Megawati.

Baca juga: Megawati: Bung Karno Milik Rakyat Indonesia, Siapa yang Bilang Bukan?

"Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi," imbuh dia.

Sejumlah partai politik pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, memang sudah berbicara soal jatah menteri yang akan mereka dapatkan kelak.

Di sisi lain, Prabowo dan Gibran juga berencana menambah jumlah kursi pada pemerintahannya nanti.

DPR RI pun sedang menggodok revisi UU Kementerian sehingga jumlah kementerian tidak lagi dibatasi 34 seperti saat ini, melainkan bebas ditentukan presiden.