Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Kompas.com - 22/05/2024, 18:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa hingga kini partainya belum membahas nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dimajukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Namun, menurut Hasto, digadang-gadangnya nama Ahok untuk diajukan kembali dalam Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa kepemimpinannya diakui.

"Belum dibahas. Tetapi artinya ketika nama Pak Ahok terus menerus ada yang menyuarakan, itu artinya kepemimpinannya diakui," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca juga: Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Hasto mengatakan, itu menjawab pertanyaan tentang peluang Ahok dimajukan di Pilkada Jakarta atau Sumatera Utara.

Selain Ahok, Hasto turut menyinggung sosok yang duduk di sampingnya, yaitu Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat. Djarot menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Ahok.

"Termasuk Pak Djarot Saiful Hidayat ini. Itu menunjukan bagaimana seorang pemimpin itu diakui karena keputusan-keputusannya," ucap dia.

Politikus asal Yogyakarta ini lantas berpandangan bahwa dua sosok tersebut memang telah terbukti kepemimpinannya dalam memajukan daerah.


Itu semua, menurut Hasto, juga dilakukan demi memajukan Indonesia Raya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengungkapkan, 6 dari 8 nama kader PDI-P yang potensial diusung pada Pilkada Jakarta serentak, November 2024.

Enam nama tersebut di antaranya adalah dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Sisanya, ada mantan Wali Kota Semarang sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

"Sekali lagi ini masih perbincangan kami. Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," kata Eriko di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com