Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno memperingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak ceroboh dalam menambah jumlah kementerian di pemerintahannya kelak.

Try menyatakan, rencana Prabowo menambah jumlah kementerian bukanlah sebuah masalah selama tidak dilakukan dengan asal-asalan.

"Tambah lagi, enggak apa-apa, asal jangan ceroboh. Nambah asal nambah, itu namanya, patah tulang. Jangan begitu," kata Try saat ditemui di kediamannya, Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Mantan panglima ABRI itu mencontohkan, kabinet pemerintahan di masa Presiden ke-2 Suharto juga terkesan gemuk.

Namun, ia mengingatkan bahwa penambahan jumlah kementerian itu harus sesuai dengan kebutuhan demi kemajuan bangsa.

"Pak Harto dulu kita itu negara menengah, maju belum, kurang enggak. Baru akan take-off, di sini ada banyak masa yang baru. Menterinya gemuk, enggak apa, menteri kasih wakil menteri. Kaderisasi," ujar Try.

Di sisi lain, Try juga menekankan bahwa jumlah kementerian yang banyak bukan jaminan untuk memajukan sebuah negara.

"Jadi kecil besar itu tergantung kemajuan bangsanya. Jepang kan itu cuma 14, paling tinggi. Tapi mereka itu kecil kecil (orangnya) tapi otaknya maju," kata dia.

Baca juga: Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Diberitakan sebelumnya, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berencana menambah jumlah pos kementerian di pemerintahannya kelak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tetnag Kementerian Negara yang mengatur jumlah maksimal kementerian sebanyak 34 kementerian pun direvisi demi mengakomodasi rencana tersebut.

Sejumlah pihak mewanti-wanti agar rencana Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian tidak bertujuan untuk membagi-bagi jabatan kepada para pendukung.