Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Kompas.com - 18/05/2024, 10:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara yang menjadi bagian Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun, mengomentari sikap Anies yang ingin rehat usai Pilpres 2024.

Menurut Refly, sebagai pemimpin gerakan perubahan yang memperjuangkan pemikiran, Anies tidak bisa rehat sementara waktu.

"Jadi orang mengkritik masak pemimpin perubahan kok rehat dulu, enggak ada rehatnya. Enggak boleh rehat, yang namanya kecuali nyawa sudah tidak lagi dikandung badan," kata Refly dalam acara GASPOL! Kompas.com, dikutip pada Sabtu (18/5/2024).

Baca juga: Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi King Maker

Refly beranggapan, Anies justru memiliki kepentingan untuk mengidentifikasi jumlah pendukungnya secara jelas usai dua parpol pengusung bergabung dengan pemerintahan.

Selama ini, kata Refly, pendukung Anies juga berasal dari kalangan parpol. Namun, ketika partai politik memutuskan bergabung dengan lawan, pihak dari kalangan parpol pun akan mengikuti.

Oleh karenanya, Anies perlu mengidentifikasi suara pendukung di luar jaringan parpol.

"Mayoritas pendukung Anies dan Cak Imin silent majority. Satu dua tiga empat orang saja yang vokal, tapi setelah itu kita lihat mereka vokal dari mana? Oh ternyata belongs to partai politik. Dicoret mereka, karena mereka akan mengikuti gerak parpol," ucap dua.

Baca juga: Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

"Sehingga, yang bisa dihitung adalah orang-orang yang tidak berpartai. Karena itu, sebenarnya Anies punya kebutuhan untuk mengidentifikasi pendukungnya secara jelas dengan berhimpun dalam parpol atau ormas pertama kali," imbuh Refly.

Sebelumnya diberitakan, eks calon presiden, Anies Baswedan, mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini ia sampaikan merespons sikap partai politik pengusungnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Saya sekarang rehat dulu, setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara, kami tuntas kemarin sekarang lagi rehat," kata Anies di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Jawaban serupa disampaikan Anies ketika ditanya peluangnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem untuk Pilkada 2024.

Anies menyampaikan, keputusannya untuk rehat ini bukan berarti sedang memikirkan tawaran Nasdem tersebut, tetapi untuk menandakan bahwa keterlibatannya dalam rangkaian Pilpres 2024 telah berakhir.

"Kita tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure, setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com