Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, mengatakan jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran nanti bisa saja tidak berubah atau tetap berjumlah 34.

Akan tetapi, Budiman menyebutkan, pemerintahan Prabowo nanti bisa menambah jumlah badan, bukan kementerian, sehingga tidak perlu mengubah UU.

"Bisa saja (jumlah) kementerian tidak berubah, tapi ditambahin badan, kan begitu. Bisa saja dibentuk badan, misalnya kementerian atau kementeriannya direposisi, ada yang digabungkan, seperti itu. Kan ada nomenklatur baru bentuk kementerian yang ada dengan nomenklatur baru, yang lama dipindahkan dengan kementerian yang lain, atau dibentuk badan. Kalau sudah melewati batas institusi kementeriannya," ujar Budiman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang Sapi Perah

Budiman menjelaskan, terkait jumlah kursi menteri, Prabowo dan Gibran akan berkonsultasi terlebih dulu dengan ahli hukum.

Namun, yang pasti, kata dia, Prabowo ingin program strategis berjalan dengan cepat ketika dirinya menjabat.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

"Misalnya makan siang gratis, kemudian sekolah urunan, perumahan rakyat di desa dan di kota. Saya kira itu perlu tindakan yamg sangat cepat dan perlu mesin pemerintahan respons yang sangat cepat," jelasnya.

"Nanti bakal seperti apa, kita lihat nanti. Apakah ada kementerian pangan dan gizi, apa badan, begitu," sambung Budiman.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Baca juga: Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).