Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Kompas.com - 07/05/2024, 08:47 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengaku telah menyiapkan road map atau peta jalan politik ke depan. Hal itu dikatakan menanggapi posisinya kini yang sudah tidak diakui PDI-P dan belum bergabung ke partai politik (parpol) lain.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin berpandangan bahwa Gibran sejauh ini paling mungkin bergabung ke Partai Golkar.

Apalagi, menurut Ujang, Golkar juga sudah membuka diri untuk Gibran dan ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi dalam konteks langkah awal Gibran masuk parpol setelah dilepas oleh PDI-P, ya kelihatannya yang cukup punya peluang ke partai Golkar,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Ujang lantas mengatakan, penting bagi Gibran untuk bergabung ke parpol sebagai kendaraan politik apabila hendak maju pada kontestasi di 2029. Serta, sebagai tempat bernaung yang bisa mendukung dirinya di pemerintahan ke depan.

“Pasti berpolitik. Dia butuh partai, butuh kendaraan apalagi misalkan jadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2029 nanti. Butuh parpol, butuh koalisi bahkan hingga 20 persen gitu. Jadi, enggak mungkin Gibran enggak berpolitik,” ujarnya.

Namun, Ujang menyebut, bakal sulit bagi Gibran apabila mengincar kursi ketua umum di Golkar. Sebab, partai berlambang pohon beringin itu disebut memiliki aturan yang ketat.

Ujang mengingatkan bahwa Golkar punya sejumlah aturan bagi calon ketua umumnya. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai.

“Kalau untuk jadi ketua umum tentu tidak bisa, tidak boleh karena belum memenuhi syarat aturan. Apalagi, di Golkar ada istilah PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” katanya.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Menurut Ujang, apabila aturan itu dilanggar demi Gibran, maka bakal ada resistensi dari senior dan kader Partai Golkar. Oleh karena itu, dia berpandangan sulit bagi Gibran duduk sebagai Ketua Umum Golkar.

“Pasti resistensinya tinggi dan mengalami penolakan dari senior dan kader-kader partai Golkar,” ujarnya.

Dia mengatakan, Gibran paling mungkin menjadi anggota dewan pembina atau anggota dewan pakar, atau bahkan anggota dewan penasihat Partai Golkar.

Siap berlabuh ke parpol

Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyiapkan peta jalan politik ke depan.

"Ya kita sudah menyiapkan road map ke depan. Arahnya ke mana, ikut perahunya siapa, sudah kita siapkan," kata Gibran, saat di KPU Kota Solo pada 2 Mei 2024.

Namun, Gibran menepis saat disinggung soal Partai Golkar yang telah mengeklaim dirinya telah bergabung sebagai kader.

Halaman:


Terkini Lainnya

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Nasional
Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Nasional
Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Nasional
ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

Nasional
KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Nasional
Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Nasional
Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Nasional
Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Nasional
Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com