PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming tidak tepat jika mengajak Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri berkonsultasi mengenai penyusunan kabinet.

Sebab, Megawati dan PDI-P tidak masuk dalam barisan pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. 

"Pertama, PDI-P dan Megawati adalah bukan pihak yang mendukung pencalonan Gibran sehingga secara fatsun politik memang tidak tepat bagi Gibran untuk melakukan hal tersebut," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Ari mengatakan, rencana Gibran itu juga terkesan memosisikan dirinya masih berstatus kader PDI-P jika ingin berkonsultasi terkait penyusunan kabinet dengan Megawati.

Padahal, Gibran dan PDI-P sudah berpisah jalan karena berada di dua kubu berbeda pada Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Ari justru menilai langkah PDI-P yang menolak rencana Gibran berkonsultasi dengan Megawati sebagai keputusan yang tepat.

Menurut dia, sikap tersebut merupakan bentuk hormat kepada Prabowo dan Gibran agar menentukan susunan kabinetnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

"Tentu wajar jika melihat respons sejumlah politisi PDI-P yang menampik adanya wacana yang dilemparkan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati soal penyusunan kabinet," jelasnya.

Di samping itu, Ari juga mengingatkan bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden, dalam hal ini Prabowo.

Oleh karena itu, apabila Gibran ingin berkonsultasi dengan Megawati, wali kota Solo itu semestinya berkoordinasi terlebih dulu dengan Prabowo.

"Tentu saja (sikap PDI-P itu) penghormatan terhadap hak preogratif presiden terpilih Prabowo dalam menyusun kabinet. Posisi Gibran sebagai wapres terpilih tentu saja harus berkoordinasi dengan Prabowo," kata Ari.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan banyak tokoh nasional untuk mendapat masukkan perihal penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya, termasuk Megawati.

"Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (4/5/2024).

Rencana Gibran ini lantas direspons dingin oleh sejumlah politikus PDI-P. Masinton Pasaribu, misalnya, menganggap rencana Gibran ingin berkonsultasi ke Megawati hanyalah gimik.

Menurut dia, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimik seperti itu kepada Megawati karena tidak akan direspons oleh Megawati. 

"Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimik-gimik saja, dan itu enggak perlu lah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimik-gimik seperti itu," kata Masinton, dikutip dari Kompas TV, Sabtu.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Politikus PDI-P lainnya, Hendrawan Supraktikno, mengingatkan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran.

Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet.

"Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).