Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi mengingatkan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan wakil presiden.

Dengan demikian, Ari menilai wajar politikus PDI-P merespons dingin rencana wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming untuk berkonsultasi dengan Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait penyusunan kabinet.

Menurut Ari, sikap politikus PDI-P tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan memiliki hak prerogatif untuk menunjuk menteri-menterinya.

"Tentu saja penghormatan terhadap hak preogratif presiden terpilih Prabowo dalam menyusun kabinet. Posisi Gibran sebagai wapres terpilih tentu saja harus berkoordinasi dengan Prabowo," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Ari berpandangan, Gibran terkesan memosisikan dirinya masih berstatus kader PDI-P jika ingin berkonsultasi terkait penyusunan kabinet dengan Megawati.

Padahal, Gibran sudah tidak dianggap sebagai kader oleh partai berlambang banteng tersebut setelah menyeberang jalan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ari pun mengingatkan bahwa PDI-P dan Megawati tidak masuk dalam barisan pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 sehingga tidak tepat bila dijadikan tempat untuk berkonsultasi.

"Justru menolak upaya Gibran adalah penghormatan bagi pemenang Pilpres untuk menyusun kabinet tanpa ada campur tangan pihak lain," ujar dia.

Selain itu, Ari juga menilai PDI-P menolak rencana itu karena langkah Gibran begitu identik dengan sang ayah, Presiden Joko Widodo.

"Apa yang terucap sangat berbeda dengan kenyataan. PDI-P tentu kapok dengan langkah-langkah Gibran karena menjalankan cara-cara politik yang bertolak belakang dengan PDI-P," ujar Ari.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan banyak tokoh nasional untuk mendapat masukkan perihal penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya, termasuk Megawati.

"Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (4/5/2024).

Rencana Gibran ini lantas direspons dingin oleh sejumlah politikus PDI-P. Masinton Pasaribu, misalnya, menganggap rencana Gibran ingin berkonsultasi ke Megawati hanyalah gimik.

Menurut dia, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimik seperti itu kepada Megawati karena tidak akan direspons oleh Megawati.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

"Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimik-gimik saja, dan itu enggak perlu lah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimik-gimik seperti itu," kata Masinton, dikutip dari Kompas TV, Sabtu.

Politikus PDI-P lainnya, Hendrawan Supraktikno, mengingatkan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran.

Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet.

"Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).