Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua politikus PDI-P kompak mengingatkan bahwa menentukan kabinet pemerintahan adalah hak prerogatif presiden, bukan wakil presiden.

Hal itu disampaikan oleh Hendrawan Supratikno dan Andreas Hugo Pareira menanggapi soal rencana wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka ingin berkonsultasi dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait penyusunan kabinet pemerintahan.

Hendrawan mengatakan, sebagai presiden terpilih dan akan dilantik, Prabowo Subianto yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet pemerintahannya kelak, bukan Gibran.

"Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024) malam.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Hendrawan mengaku enggan bicara lebih jauh terkait pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

Menurutnya, dinamika politik ke depan yang akan terjadi masih sangat banyak. Oleh karena itu, dia menilai pernyataan Gibran yang ingin berkonsultasi dengan Megawati tak perlu diperpanjang.

"Nanti terkesan pencitraan sudah merangkul atau inklusif," imbuhnya.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan bahwa komunikasi soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo terus dibangun.

Meski demikian, Hendrawan enggan mengungkapkan kapan tanggal pasti pertemuan Megawati dan Prabowo.

"Komunikasi terus dibangun. Tinggal tunggu momentum yang pas. Bisa sebelum atau setelah Rakernas," ujarnya.

Sementara itu, Andreas Hugo juga senada dengan Hendrawan mengingatkan pentingnya semua pihak menghormati hak prerogatif presiden menyusun kabinet pemerintahan.

Menurut dia, wakil presiden dalam hal ini Gibran hanya bertugas untuk membantu presiden.

"Yang punya hak prerogatif itu adalah presiden. Pemerintahan ke depan yang punya hak prerogatif itu presiden lho. Wakil presiden itu tugasnya membantu presiden," papar Hugo kepada Kompas.com.

Ditanya apakah maksud pernyataan itu karena PDI-P melihat Gibran masih berada dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo, Hugo tidak menjawab gamblang.

Ia hanya mengaku tidak tahu apa maksud Gibran yang berperan sebagai wakil presiden, bukan presiden, tetapi ingin berkonsultasi dengan Megawati.