Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Enggan Beberkan Figur yang Disiapkan Maju Pilgub Jatim: Ketahuan Khofifah Bahaya

Kompas.com - 29/04/2024, 18:36 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar enggan membeberkan figur yang akan diusungnya untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim) 2024.

Ia tak mau, memunculkan nama kandidat itu agar tidak terbaca oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang disebut bakal kembali mengikuti kontestasi elektoral di Jatim.

“Pokoknya kita harus mengusung seseorang, siapa dia orangnya masih rahasia. Nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Senin (29/4/2024).

Ia pun mengaku, soal Pilkada Jatim 2024 menjadi pembahasan agak lama dalam pertemuannya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono.

Baca juga: Ketum PPP Temui Cak Imin di Hari Pertama Sidang Sengketa Pileg 2024

Muhaimin menyampaikan, kedua partai politik (parpol) tengah menjajaki upaya kerja sama untuk mengusung figur yang sama di Pilkada Jatim.

“Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dalam pembahasan dan hampir sepakat pokoknya,” sebutnya.

Terakhir, Muhaimin pun enggan membeberkan sejumlah nama yang tengah dipersiapkan PKB untuk bertarung di sejumlah wilayah dalam pilkada mendatang.

Saat ini, PKB tengah mengkaji ratusan nama yang sudah mendaftar untuk menjajaki pilkada.

“Nanti akan diumumkan, tapi bahwa nanti mungkin satu sampai dua hari ini kita buka, berapa yang daftar, siapa saja, lagi disusun betul karena ada ratusan pendaftar,” imbuh dia.

Baca juga: PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Diketahui Khofifah telah menyatakan keinginannya untuk kembali maju dalam Pilkada Jatim.

Ia pun menyebutkan, masih nyaman berpasangan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Sampai saat ini, Khofifah nampaknya bakal didukung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Sementara itu, PDI-P pun sempat membuka komunikasi dengan Khofifah.

Namun belum ada keputusan resmi dari partai banteng itu soal sikapnya di Pilkada Jatim 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com