Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto tidak mundur dari Menteri Pertahanan (Menhan) meski resmi menjadi presiden terpilih 2024-2029.

Prabowo menjabat Menhan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2019.

"Fix tidak," ujar Dasco saat ditemui di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Dasco menyampaikan, berdasarkan hasil diskusi, Prabowo akan menyelesaikan tugasnya sampai selesai sebagai Menhan.

Menurut dia, dengan begitu, koordinasi dengan menteri-menteri terkait lainnya jadi lebih gampang.

"Ya saya pikir dan hasil diskusi sebagai Menteri Pertahanan akan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dan akan lebih mudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat kolega menteri, dalam hal koordinasi di bidang-bidang yang ada," ujar dia.

Sementara itu, Dasco tidak tahu apakah Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wali Kota Solo setelah jadi cawapres terpilih atau tidak. 

Baca juga: Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penetapan ini dilakukan setelah gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasil Pilpres 2024 ini dituangkan KPU RI dalam Keputusan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.