TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya tetap membutuhkan partai yang memposisikan diri sebagai oposisi.

Pasalnya, kata dia, harus ada pihak yang melakukan check and balances kepada pemerintah.

Meski begitu, Silfester tidak menampik kubu Prabowo menginginkan semua pihak bersatu untuk Indonesia.

"Kalau kita sih maunya semua anak bangsa bersatu ya, bergandengan tangan membangun bangsa ini. Tapi kita harus tidak pungkiri bahwa kita memerlukan oposisi yang untuk lakukan check and balances," ujar Silfester saat dimintai konfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Silfester lantas mengungkit PDI-P yang senang selama menjadi oposisi di zaman pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Silfester mempersilakan PDI-P untuk menjadi oposisi jika memang bahagia.

"Kan toh katanya PDI-P selama zaman SBY oposisi. Mereka happy. Ya sudah bahagia lah dengan oposisi itu," imbuh Silfester.

Ia juga menyinggung langkah PDI-P yang meminta penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wapres terpilih ditunda karena mereka masih menggugat melalui PTUN.

Menurut dia, dengan langkah seperti itu, maka lebih baik PDI-P menarik semua menterinya di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun kader-kader PDI-P memang masih berada di kabinet, mulai dari Menpan-RB Azwar Anas, Mensos Tri Rismaharini, hingga Menkumham Yasonna Laoly.

"Dan saya pikir lebih bagus secara gentleman tarik menteri dan jadi oposisi," ucapnya.

Baca juga: PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Adapun PDI-P sejauh ini belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto atau tidak.

Namun, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan bukan jadi persoalan.

"Tentang posisi di dalam maupun di luar pemerintahan, itu PDI Perjuangan sudah pernah mengalami. Dan posisi ini sama-sama mulianya. Sama-sama baiknya," kata Djarot Saiful Hidayat, ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) malam.

Keputusan PDI-P terkait posisi di pemerintahan nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei.