Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Publik Tak Setuju Pencalonan Prabowo-Gibran Dibatalkan

Kompas.com - 22/04/2024, 08:49 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat tidak setuju pencalonan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dibatalkan dari proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini terlihat dalam temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 4 sampai dengan 5 April 2023 terhadap1.201 responden.

Ribuan orang ini ditanyai perihal perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK) yang salah satu tuntutannya adalah meminta pembatalan terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

"Petitum terkait dengan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum itu salah satunya adalah pembatalan penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei, Minggu (22/4/2024).

Baca juga: Tiba di MK, Ganjar Harap Hakim Kuat untuk Beri Putusan Paling Objektif

"Nah kita tanya, setuju atau tidak setuju dengan tuntutan tersebut? Ternyata mayoritas tidak setuju. Ada 63,4 persen," ungkapnya.

Dalam jejak pendapat kali ini, hanya ada 3,3 persen mayarakat yang sangat setuju pasangan Prabowo-Gibran dibatalkan. Kemudian, ada 24,1 persen yang setuju.

Di sisi lain, ada 23,5 persen yang kurang setuju dan 39,9 persen yang tidak setuju sama sekali pencalonan Prabowo-Gibran dibatalkan.

Namun, ada 9,1 responden yang tidak tahu atau tidak jawab terhadap tuntutan adanya pembatalan pasangan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Wali Kota Solo itu.

"Kalau kita pakai penjelasan sederhana, pendukung Pak Prabowo kan 58 persen, jadi ada juga pendukung selain mereka yang mendukung Pak Prabowo yang menyatakan tidak setuju kalau misalnya penetapan pasangan Prabowo-Gibran dibatalkan," kata Burhanuddin.

Baca juga: Sidang Putusan Sengketa Pilpres, Anies-Muhaimin Berangkat Bareng Menuju MK

Sebagai informasi, survei ini dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau cellphone, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1201 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan ± 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com