Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan, kehadiran empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjawab fakta lapangan terkait politisasi bantuan sosial (bansos).

Keempat menteri itu adalah Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, empat orang menteri tersebut hanya menjawab dasar hukum bansos saja.

"Tapi yang tidak dijelaskan adalah apa yang terjadi di lapangan. Kenapa penyaluran bansos itu dipusatkan dalam tiga bulan terakhir menjelang pencoblosan," ujar Todung saat ditemui usai menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Sebagai informasi, keempat menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres di MK pada Jumat, 5 April 2024, sebagai pemberi keterangan.

Todung menyebut bahwa data penerima manfaat bansos yang tidak sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pun tidak dijawab.

Pertanyaan besar lainnya yang tidak dijawab adalah mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung 34 kali ke lumbung suara Ganjar-Mahfud untuk menyerahkan bansos.

"Nah politisasi bansos ini salah satu yang sangat spesifik yang kita bisa sebutkan (dalam dokumen kesimpulan)," kata Todung.

Baca juga: Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Selain soal bansos, Todung juga menyinggung aksi kriminalisasi kepala desa yang dinilai mempengaruhi perolehan suara dalam Pilpres 2024.

Kemudian, intervensi kekuasaan seperti penekanan yang dilakukan aparat kepada kepala daerah dan kelapa desa.

"Kami mendapat banyak sekali laporan mengenai intervensi kekuasaan, apakah itu dari pihak kepolisian, apakah itu dari pihak aparat Pemda setempat yang melakukan penekanan-penekanan," ujar Todung.

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan