Jokowi Diyakini Tak Bakal Cawe-cawe Penyusunan Kabinet Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan ikut campur atau cawe-cawe dalam penentuan anggota kabinet pada pemerintahan mendatang.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menanggapi isu yang menyebut Jokowi akan berpengaruh dalam dalam penentuan anggota kabinet pemerintahan selanjutnya.

“Enggak. Itu kan hak prerogatif presiden terpilih,” ucap Bahlil di Jakarta, Senin (8/4/2024), seperti dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Bahlil Temui Jokowi di Hari Pertama Cuti Bersama, Bahas Investasi

“Pak Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali jadi presiden. Tahu mana hak prerogatif presiden terpilih mana yang bukan,” sambung Bahlil.

Bahlil juga menanggapi pernyataan Maruarar Sirait yang menyebut Presiden Jokowi kemungkinan besar akan menjadi penasihat presiden terpilih.

Dia mengatakan, peluang Jokowi diberi jabatan oleh pemerintahan mendatang sebagai penasihat masih terbuka.

“Ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya namanya kemungkinan semua terjadi selama dalam rangka konstitusional,” ujar Bahlil.

Baca juga: Lebaran di Jakarta, Jokowi Ungkap Belum Ada Rencana Silaturahmi ke Tokoh Politik

Seperti diberitakan sebelummnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara 58 persen.

Berdasarkan penghitungan KPU RI, Prabowo-Gibran hampir menang di semua provinsi kecuali Aceh dan Sumatera Barat.

Berada di urutan kedua perolehan pada Pilpres 2024 adalah pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kemudian di posisi terakhir ditempati oleh pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Persentase kemenangan Prabowo-Gibran di angka 58 persen menunjukkan Pemilu 2024 hanya dilakukan satu putaran.

Baca juga: Yakin PDI-P dan Jokowi Rekonsiliasi, Gerindra Singgung Prabowo-Jokowi yang Dulu bak Musuh Bebuyutan

Akan tetapi, hasil Pilpres itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diajukan oleh kubu Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Saat ini sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sedang berjalan. Sidang pertama digelar pada 28 Maret 2024 lalu.

Sedangkan sidang pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli dilakukan pada 1 sampai 18 April 2024. Kemudian putusan sidang akan dibacakan pada 22 April 2024.

Sementara itu, sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dilakukan pada 6 sampai 15 Mei 2024.

Setelah itu, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 15 sampai 20 Mei 2024. Pembacaan putusan pertama akan dilaksanakan pada 21 sampai 22 Mei 2024.

Baca juga: Gerindra: Prabowo Ingin Jadi Penengah antara PDI-P dan Jokowi

Sidang pemeriksaan perselisihan hasil Pileg 2024 dilanjutkan pada 27 sampai 31 Mei 2024. Setelah itu dilanjurkan dengan RPH lanjutan pada 3 sampai 6 Juni 2024.

Pengucapan putusan atau ketetapan kedua sidang perselisihan hasil Pileg 2024 akan digelar pada 7 sampai 10 Juni 2024.