Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital

KOMPAS.com - Transformasi layanan digital serta penerapan prinsip reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu hal yang krusial untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan berdampak.

Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jawa Timur (Jatim) dapat menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemda.

Hal ini disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

“Kita sangat berharap Jawa Timur bisa jadi pionir, bisa menjadi role model dari proses yang sekarang," kata Menpan-RB Anas dalam siaran persnya.

Menteri Anas mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) diberi mandat Presiden (Jokowi) untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lincah. 

Baca juga: Menpan-RB dan Menag Sepakati Lulusan Ma’had Aly Bisa Ikut Seleksi CPNS untuk Formasi Penyuluh Agama

Terkait digitalisasi, Anas menyampaikan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis.

Ia berharap, untuk kedepannya, seluruh aplikasi bisa diinteroperabilitaskan sehingga tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.

Anas menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kementerian ataupun lembaga serta kabupaten atau kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.

“Saya lihat di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap dari 200 aplikasi tinggal satu portal, Single Sign On (SSO)-nya nanti tinggal masuk sehingga rakyat tidak sulit,” jelasnya.

Untuk mendorong RB yang berdampak, Anas menekankan bahwa diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome, yakni besaran kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan. Hal ini agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Baca juga: Pemerataan Layanan Kesehatan, Menpan-RB Setujui 100 Persen Formasi ASN Usulan Menkes

Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi menjadi daerah sangat maju pada masa yang akan datang. 

Hal itu karena Jawa Timur memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, maupun kehutanan.

“Potensi Jawa Timur ini cukup beragam, dan menurut kami banyak hal yang sangat strategis tumbuh sehingga nasional akan sangat terbantu,” ujar Anas.

Pada kesempatan itu, Menteri Anas juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang terus memonitor kabupaten atau kota. Ini dilakukan agar hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) hingga Musrenbang Provinsi punya skala prioritas untuk bisa dieksekusi.

Anas juga memaparkan beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jatim. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 11 kabupaten atau kota di wilayah Jatim atau sekitar 29 yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

Baca juga: Serahkan Kapal Rampasan ke Negara, Menpan-RB Apresiasi Program Berdampak Kementerian KP