Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan 2 Pelabuhan Hasil Rekonstruksi Senilai Rp 233 Miliar di Sulteng

Kompas.com - 27/03/2024, 08:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (27/3/2024).

Pelabuhan-pelabuhan ini diresmikan setelah mengalami rekonstruksi dan rehabilitasi. Sebelumnya, dua pelabuhan mengalami kerusakan setelah terdampak bencana gempa dan tsunami pada 2018 lalu.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan pagi hari ini saya resmikan," ujar Jokowi dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: 147 Km Jalan Daerah di Sulteng Beres Dibangun, Telan Rp 330 Miliar

Kepala Negara menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi dua pelabuhan tersebut dibantu pembiayaannya oleh Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp 233 miliar.

Tujuan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi pelabuhan yang terdampak bencana gempa dan tsunami.

Selain itu juga meningkatkan kapasitas pelayanan Pelabuhan sebagai simpul aktivitas logistik dan meningkatkan konektivitas daerah serta mendukung aktivitas ekonomi di provinsi Sulawesi Tengah.


Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyinggung soal perlunya perjalanan roll on roll off (RORO) dari Sulawesi Tengah menuju ke Kalimantan Timur untuk mendukung proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya setuju itu diadakan karena banyak bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan pasir itu berasal dari Sulawesi Tengah," kata Jokowi.

"Mungkin hampir semuanya dari sini dan nilainya itu juga bukan hanya miliar tetapi sudah triliun sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur yang seneng Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Sulteng, Total Anggaran Capai Rp 330 Miliar

Presiden juga berpesan agar kementerian dan lembaga terkait terus meningkatkan fasilitas pelabuhan supaya tidak kalah dengan pelabuhan-pelabuhan di negara lain.

Antara lain dengan melengkapi pelayanan logistik, memperkuat standar manajemen, memperkuat standar pelayanan serta terintegrasi dengan layanan moda transportasi lain.

"Agar pelayanan semakin cepat dan efisien karena apapun sekarang ini ada persaingan, apapun sekarang ini adalah kompetisi. Siapa yang cepat dia yang akan memenangkan merebut kue ekonomi yang ada di dunia," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com