PKB Tak Setuju jika Revisi UU MD3 Hanya untuk Urusan Politik Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid tak sepakat jika wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dilakukan hanya untuk urusan politik kekuasaan.

Baginya, wacana melakukan revisi harus didasari dengan pertimbangan untuk memperkuat sistem demokrasi.

“Kalau urgensinya hanya untuk jabatan saja kan sayang sekali, urgensinya itu kan penataan kelembagaan, sistem demokrasi di Indonesia, kalau toh ada revisi kalau ini sudah dianggap baik tidak perlu ada revisi. Jadi ukurannya itu bukan soal urusan komposisi, bukan urusan posisi, siapa ketua siapa bukan, bukan itu,” ujar Hasanuddin kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: PDI-P Beri Isyarat Perlawanan bila UU MD3 Direvisi demi Perebutan Kursi Ketua DPR

Baginya, dorongan untuk merevisi UU MD3 harus memiliki alasan kuat, yaitu membuat para anggota Dewan bekerja lebih optimal.

“Kalau ada revisi pertimbangannya itu bisa enggak UU MD3 itu mendorong DPR lebih produktif, lebih aspiratif, jadi mau direvisi atau tidak pertimbagannya harus ke sana. Ini bukan soal siapa, ini soal sistem, pelembagaan demokrasi yang harus lebih baik,” papar dia.

Ia tak sepakat jika dorongan melakukan revisi UU MD3 dilakukan untuk kepentingan kekuasaan semata, yaitu menguasai eksekutif dan legislatif.

“Ini bukan soal kuasa menguasai. Tapi soal meningkatkan pengabdiannya DPR enggak, lebih produktif enggak, DPR anggotanya lebih lincah enggak menjalankan tupoksinya enggak,” imbuh dia.

Baca juga: UU MD3 Berpeluang Diutak-Atik demi Kursi Ketua DPR

Sebelumnya, Partai Gerindra mengaku tak keberatan jika kursi Ketua DPR RI ada di tangan PDI-P. Pasalnya, jika mengacu pada UU MD3 saat ini, jabatan itu bakal diemban oleh pemenang pemilu.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekapitulasi suara sah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDI-P merupakan pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Di satu sisi, meski tak menyampaikan secara gamblang, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung nampak membuka peluang dilakukannya revisi UU MD3 tersebut.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa wacana itu nantinya bergantung dari hasil komunikasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan partai politik (parpol) pengusungnya di parlemen saat ini.

Baca juga: Pengamat: Revisi UU MD3 Terbuka karena Koalisi Prabowo Punya Intensi Ambil Posisi Ketua DPR

Adapun Prabowo-Gibran didukung oleh empat parpol DPR RI saat ini, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PKB mendukung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kemudian, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan parpol pengusung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.