Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Pertimbangkan Salurkan Bantuan untuk Gaza Lewat "Air Drop"

Kompas.com - 26/03/2024, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengiriman bantuan untuk masyarakat Gaza, Palestina, menggunakan jalur udara atau air drop.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, wacana ini mengemuka karena distribusi bantuan via jalur darat menemui banyak hambatan.

"Oleh karena itu kita juga mencari jalan bantuan melalui jalur non-darat. Di dalam kaitan ini pemerintah Indonesia diajak bicara oleh pemerintah Jordania untuk diajak bersama-sama untuk membantu Palestina melalui udara, melalui air drop," kata Retno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Israel Tetap Serang Gaza meski Ada Resolusi Gencatan Senjata PBB

Retno menuturkan, ada banyak kendala yang dialami apabila bantuan disalurkan melalui darat, mulai dari proses pengecekan yang berbelit-belit hingga mengalami serangan.

Sementara, melalui udara, bantuan bisa disalurkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, termasuk wilayah utara Gaza.

"Teman-teman tahu bahwa hampir sekitar 600.000 orang masih tinggal di bagian utara Gaza yang sangat minim tersentuh bantuan melalui darat, oleh karena itu terpikir bantuan melalui udara," kata Retno.

Retno mengakui, penyaluran lewat udara juga bukannya tanpa hambatan karena ada faktor cuaca hingga penerimaan di darat yang mesti jadi pertimbangan.

"Tetapi ruh dari kenapa kita memberikan bantuan udara, negara-negara, Jordan yang menjadi lead-nya, adalah karena kita ingin memberikan bantuan. Jadi kita mencari jalan tercepat, terbaik dari alternatif yang ada," kata Retno.


Baca juga: Menlu Retno: Menggembirakan, Pertama Kalinya DK PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan Sudan senilai masing-masing 1 juta Dollar AS.

Bantuan yang akan dikirimkan pemerintah itu fokus pada sektor kesehatan, sesuai permintaan pemerintah Sudan maupun pemerintah Mesir yang menangani pengungsi Palestina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com