Jokowi Disebut Titip Nama Menteri ke Prabowo, Pengamat: Kabinet Hak Prerogatif Presiden Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, urusan menteri pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur, termasuk presiden yang kini menjabat.

Ini disampaikan Adi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo titip nama untuk mengisi kursi menteri kabinet Prabowo Subianto, calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024.

“Secara prinsip, urusan menteri mestinya prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih, yang lain tak ada yang berhak atur-atur,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Adi mengatakan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan menteri menjadi urusan presiden.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabinetnya,” ujarnya.

Baca juga: Saat Gibran dan Istana Bantah Jokowi Titip Nama Menteri buat Kabinet Prabowo...

Akan tetapi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar mengantarkan Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Kemenangan Prabowo-Gibran disebut-sebut tak lepas dari kekuatan Jokowi.

Oleh karena kontribusi tersebut, menurut Adi, tak heran jika kini Kepala Negara juga turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan Prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar, antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," ujar Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," lanjutnya.

Selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden, Adi menduga, ia akan memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. Artinya, sebelum 20 Oktober 2024, masih memungkinkan bagi Jokowi mengintervensi pemerintahan mendatang.

Namun, Adi meyakini, ketika Jokowi telah turun tahta, pengaruhnya dalam urusan kabinet Prabowo bakal sirna. Bahkan, menurutnya, tak menutup kemungkinan orang-orang yang terlanjur jadi menteri Prabowo berkat titipan Jokowi akan dievaluasi di kemudian hari.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," tutur Adi.

“Soal menteri pasti ada yang orangnya Jokowi, tapi soal berapa banyak, yang jelas Prabowo yang tentukan, terutama setelah dilantik jadi presiden,” tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Deretan Advokat Kondang yang Bakal Bela Prabowo-Gibran di MK: Yusril hingga Hotman Paris