Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Jawaban Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons kabar soal Presiden Joko Widodo yang disebut sudah mengajukan sejumlah nama untuk kabinet mendatang yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ari, pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya.

"Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan, bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (25/3/2023).

Baca juga: Kala AHY Minta Kader Demokrat Tetap Kritis meski Kini di Kubu Jokowi...

Ari melanjutkan, Presiden Jokowi saat ini fokus untuk menentukan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

"Presiden fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," kata Ari.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi disebut sudah menitipkan sejumlah nama untuk kabinet mendatang.

Pelibatan Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Baca juga: Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.

Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya, saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).