Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Apple dan Microsoft Minta Waktu Bertemu Jokowi untuk Bahas Investasi

Kompas.com - 22/03/2024, 20:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan, CEO Apple Tim Cook dan CEO Satya Nadella meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indonesia pada April 2024 bulan depan.

"Mereka mengirimkan surat untuk bisa bertemu dengan pimpinan negara," kata Nezar saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Nezar menuturkan, Cook dan Nadella mengunjungi Indonesia karena punya niat untuk berinvestasi di negara ini, baik di segi sumber daya manusia maupun manufaktur.

Baca juga: Hoaks dan Disinformasi Muncul Jelang Pemilu 2024, Wamenkominfo Ajak Gunakan Internet Sehat

Pemerintah pun menyambut baik rencana kunjungan dua bos perusahaan teknologi raksasa tersebut dan siap menampung rencana investasi mereka.

"Kalau mereka berminat untuk berinvestasi saya kira kita membuka tangan yang lebar dan tentu saja sambil memperkuat kekuatan nasional kita," kata dia.

Nezar berharap, kerja sama antara Apple, Microsoft, dan Indonesia kelak dapat menghasilkan manfaat khususnya pada pembangunan kapasitas dan kompetensi talenta digital.


Rencana kunjungan Cook dan Nadella pertama kali diungkapkan oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi pada Kamis (21/3/2024) kemarin.

Budi menyebutkan, Cook akan berkunjung ke Indonesia pada 20 April 2024 untuk meninjau Apple Academy yang terletak di kawasan BSD, Tangerang.

Apple Academy sendiri adalah program resmi Apple untuk mengembangkan talenta di bidang IT khususnya pada pengembangan produk Apple.

Baca juga: Wamenkominfo Nezar Patria: Transformasi Digital Butuh Support Energi Berkelanjutan dan Hijau

Selain Tim Cook, Budi mengungkapkan bahwa CEO Microsoft juga berencana menyambangi Indonesia pada pertengahan April mendatang meski belum diketahui tanggal pastinya.

Budi mengatakan, CEO Microsoft itu hadir ke Indonesia untuk membicarakan transfer pengetahuan teknologi, termasuk soal kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Mau tidak mau AI ini kan terus berkembang. Kita perlu banyak kerja sama dan mengadopsi berbagai pemain-pemain global, harus bekerja sama," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com