Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanya Siapa Menteri Bayar Pajak Paling Tinggi, Bahlil dan Zulhas Tunjuk Luhut

Kompas.com - 22/03/2024, 16:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju kompak menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pembayar pajak tertinggi di antara para menteri.

Momen tersebut terjadi saat Presiden Joko Widodo bertanya kepada para menterinya soal siapa yang membayar pajak paling tinggi.

Kejadian itu berlangsung sebelum Presiden dan anggota kabinet selesai melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak secara online di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/3/2024).

"Ini (yang) paling tinggi (pajaknya) siapa ini?" kata Jokowi.

Baca juga: Luhut Ungkap Rencana Investasi Produsen Mobil Listrik China di RI

Mendengar pertanyaan itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Balik Lahadalia menyinggung sosok yang menggunakan jas.

"Yang pakai jas," kata mereka.

Zulhas dan Bahlil kemudian menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang memakai jas hitam.

Dalam acara pelaporan SPT itu, hanya Menteri Luhut yang memakai jas.

"Yang paling banyak yang pakai jas," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

"Kalau sudah pakai jas, bayar yang paling banyak," kata Menteri Bahlil menimpali.


Presiden Jokowi dan para menteri lain pun tertawa mendengar pernyataan itu.

Adapun SPT yang dilaporkan oleh Presiden dan menteri merupakan SPT 2023.

Baca juga: Luhut Pamer Bawa 3 Investasi Jumbo dari China ke RI

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, batas akhir pelaporan SPT untuk orang-perorang jatuh pada 31 Maret 2024.

Ia mengimbau seluruh masyarakat segera melaporkan SPT mereka.

"Jadi pada bulan-bulan ini memang diimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak yaitu di atas Rp 54 juta per tahun mereka diharapkan mengisi untuk SPT tahun 2023-nya," kata Sri Mulyani.

"Untuk tahun ini pda tanggal 31 jadi ini masih ada 9 hari ke depan dan bisa dilakukan secara elektronik ya, jadi tidak harus pergi ke kantor pajak," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com