Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal ke Parlemen, PPP Dinilai Salah Pilih Paslon dan Tak Cakap Respons Perkembangan Zaman

Kompas.com - 22/03/2024, 11:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak fokus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sehingga perolehan suaranya tidak menembus ambang batas parlemen.

Adi menilai, konsentrasi PPP terpecah untuk ikut memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, padahal posisi PPP di parlemen sudah di ujung tanduk.

"Sejak awal PPP tak telampau fokus ke pileg, tapi harus berbagi dengan pilpres menangkan Ganjar-Mahfud. Tentu ini sangat berisiko karena PPP sedang struggle untuk lolos parlemen," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Gelar Konsolidasi Internal Semalam, PPP Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Menurut Adi, elite-elite PPP justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti mengkritik Presiden Joko Widodo tanpa henti.

"Tentu ini langkah yang paradoks, mengkritik Jokowi dengan approval rating tinggi jadi blunder besar PPP. Mestinya PPP gunakan kacamata kuda fokus lolos pileg saja," ujar dia.

Keputusan PPP menyokong pasangan Ganjar-Mahfud juga dinilai keliru sehingga membuat perolehan suara partai berlambang kakbah tersebut.

Adi berpandangan, pilihan PPP mengusung Ganjar-Mahfud tidak sesuai dengan aspirasi konstituten.

"Secara umum pemilih PPP lebih memilih Anies dan Prabowo, dan hanya sedikit saja yang memilih Ganjar itu hanya PPP yang berbasis di jateng. Di Luar Jateng pemilih PPP banyak ke Anies dan Prabowo," ujar Adi.

Baca juga: Beda Sikap Usai Gagal Masuk Senayan, PSI Ikhlas, dan PPP Fight ke MK

Selain itu, Adi menilai PPP gagal membaca pergeseran profil demografi pemilih pada Pemilu 2024.

Ia menyebutkan, basis pemilih PPP adalah masayarakat berusia tua yang jumlahnya mengecil, sedangkan sebagian besar pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda.

"Dalam konteks ini PPP tak cakap merespons dinamika zaman yang menuntut strategi dan pendekatan yang berbeda," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, gagal lolos ke DPR untuk pertama kalinya karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.

Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.


Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pemilu 2024 yang telah diumumkan oleh KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com