Gagal ke Parlemen, PPP Dinilai Salah Pilih Paslon dan Tak Cakap Respons Perkembangan Zaman

Adi menilai, konsentrasi PPP terpecah untuk ikut memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, padahal posisi PPP di parlemen sudah di ujung tanduk.

"Sejak awal PPP tak telampau fokus ke pileg, tapi harus berbagi dengan pilpres menangkan Ganjar-Mahfud. Tentu ini sangat berisiko karena PPP sedang struggle untuk lolos parlemen," kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (22/3/2024).

Menurut Adi, elite-elite PPP justru melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti mengkritik Presiden Joko Widodo tanpa henti.

"Tentu ini langkah yang paradoks, mengkritik Jokowi dengan approval rating tinggi jadi blunder besar PPP. Mestinya PPP gunakan kacamata kuda fokus lolos pileg saja," ujar dia.

Keputusan PPP menyokong pasangan Ganjar-Mahfud juga dinilai keliru sehingga membuat perolehan suara partai berlambang kakbah tersebut.

Adi berpandangan, pilihan PPP mengusung Ganjar-Mahfud tidak sesuai dengan aspirasi konstituten.

"Secara umum pemilih PPP lebih memilih Anies dan Prabowo, dan hanya sedikit saja yang memilih Ganjar itu hanya PPP yang berbasis di jateng. Di Luar Jateng pemilih PPP banyak ke Anies dan Prabowo," ujar Adi.

Selain itu, Adi menilai PPP gagal membaca pergeseran profil demografi pemilih pada Pemilu 2024.

Ia menyebutkan, basis pemilih PPP adalah masayarakat berusia tua yang jumlahnya mengecil, sedangkan sebagian besar pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda.

"Dalam konteks ini PPP tak cakap merespons dinamika zaman yang menuntut strategi dan pendekatan yang berbeda," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, gagal lolos ke DPR untuk pertama kalinya karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold 4 persen pada Pileg DPR RI 2024.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri pada Rabu (20/3/2024) malam.

Dari hasil itu, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil).

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 di yang mencapai 151.796.630 suara, PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil Pemilu 2024 yang telah diumumkan oleh KPU.