JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berpandangan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena faktor ideologi seperti yang terjadi pada 1965-66 sulit kembali terjadi di Indonesia.
Sebab, menurut Mahfud, pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia belakangan lebih banyak disebabkan oleh keserakahan mengeruk sumber daya alam, bukan perang ideologi.
"Saya berpikir ke depan akan sulit terjadi lagi perang ideologi seperti ini, sekarang ini sebenarnya yang terjadi perang keserakahan," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Baca juga: Mahfud: Koalisi Besar Tidak Menutup Peluang Oposisi
Mahfud menyebutkan, pelanggaran HAM yang terjadi pada 1965-66 lalu disebabkan karena ada perbedaan ideologi antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pemerintah.
Sementara, menurut dia, saat ini banyak masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM karena perebutan sumber daya alam.
"Masyarakat adat tersingkir dari huniannya atas nama pembangunan tetapi kemudian itu menjadi milik investor-investor yang tidak jelas juga kontribusinya terhadap negara," ujar Mahfud.
Baca juga: Mahfud Yakin Tak Ada Konflik Kepentingan di Sidang Sengekta Pilpres Meski Ia Bekas Ketua MK
Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini juga berpandangan bahwa penindasan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini juga bukan karena perbedaan ideologi.
Buktinya, semua orang bisa menjadi korban penindasan, bukan saja mereka yang dianggap terafiliasi dengan PKI.
"Penindasan sekarang ini ya biasa politik sering terjadi, ada orang yang rakus, ada orang yang macam-macam, itu tugas kita untuk memperbaikinya," kata Mahfud.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.