Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Mengapa Ganjar-Ahok Sebaiknya Merebut Jakarta Satu?

Kompas.com - 14/03/2024, 06:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH tak lagi menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi pada awal 2016, nama Anies Baswedan hilang dari peredaran. Namanya kembali ke permukaan setelah Anies Baswedan menyatakan maju sebagai calon Gubernur Jakarta di awal tahun 2017.

Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa posisi sebagai Gubernur Jakarta selama 2017-2022 adalah modalitas politik yang sangat berharga bagi Anies Baswedan untuk kembali bersinar di dunia politik dan menapaki jalan menuju status calon presiden di laga pemilihan presiden 2024.

Tentu sangat bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan Anies jika tidak terpilih sebagai Gubernur Jakarta 2017 lalu. Boleh jadi Anies akan kembali ke kampus dan lepas dari hiruk pikuk politik.

Namanya mungkin bertambah besar dengan portofolio profesional yang pernah menjadi menteri, tapi tidak sebagai seorang tokoh politik.

Begitu pula dengan Ganjar Pranowo. Portofolio politiknya sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah selama dua periode, 2013 - 2023, adalah modalitas politik yang membawanya menjadi calon presiden dari PDIP pada laga elektoral 2024.

Tanpa portofolio politik tersebut, boleh jadi bermimpi menjadi capres pun Ganjar rasanya sulit.

Artinya, jika Ganjar bertahan sebagai anggota DPR selama sepuluh tahun ke belakang, sudah hampir bisa dipastikan bahwa Puan Maharani yang menjadi capres PDIP di laga Pilpres tempo hari.

Begitulah kira-kira besarnya peran jabatan publik sebagai gubernur bagi Ganjar dan Anies.

Lantas pertanyaannya, setelah mengalami kekalahan telak di laga Pilpres 2024, bagaimana sinar Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan tetap bertahan, jika tak memegang portofolio politik lagi?

Tentu agak sulit dibayangkan keduanya akan kembali maju sebagai capres di laga elektoral 2029 nanti, jika lima tahun ke depan mereka mengalami kevakuman peran politik.

Sementara keduanya adalah pribadi yang potensial untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Visi misi mereka masih layak mendapat tempat di dalam percaturan ide tentang bagaimana membangun Indonesia yang baik dan tangguh di tahun-tahun mendatang.

Opsi pertama tentu menjadi ketua partai politik. Dalam kacamata umum, opsi ini bisa berlaku untuk Ganjar Pranowo. Namun secara khusus, Ganjar nampaknya tidak memiliki peluang untuk itu, selama Ganjar bertahan sebagai kader PDIP.

Pertama, Ganjar bukanlah bagian dari trah Sukarno. Kedua, selama ini Ganjar bukanlah seorang organisatoris ulung PDIP.

Dukungan internal yang beliau terima belakangan ini lebih menggambarkan implikasi dari raihan elektoralnya di survei-survei terdahulu sebelum Pilpres 2024, bukan sebagai imbas dari kelihaian beliau dalam bermanuver politik di antara elite-elite PDIP.

Ketiga, Ganjar bukanlah politisi dengan modal berlimpah, karena beliau bukanlah politisi pengusaha atau pengusaha politisi.

Ganjar adalah politisi karier yang menggantungkan hidup dari pekerjaan politik murni, baik sebagai anggota parlemen maupun sebagai gubernur.

Jadi dengan tiga persoalan di atas, opsi menjadi ketua partai politik bagi Ganjar Pranowo nyaris nihil, jika Ganjar masih menjadi kader PDIP.

Boleh jadi masih ada peluang untuk menjadi Wakil Ketua Umum di PDIP. Namun posisi tersebut tidak akan terlalu mampu menjaga sinar Ganjar. Apalagi, posisi Waketum biasanya dijabat oleh banyak tokoh dan elite partai alias bukan satu jabatan tunggal layaknya Ketua Umum.

Sementara Bagi Anies Baswedan nampaknya juga sama. Berlatar profesional selama menjadi menteri dan "diminta" menjadi capres oleh partai tanpa menjadi kader partai tersebut membuat Anies sangat sulit untuk bercita-cita menjadi ketum partai.

Pun sama dengan Ganjar, Anies bukanlah pengusaha politik yang bisa menukar jabatan ketum partai medioker dengan segepok uang.

Opsi lainnya, misalnya, membuat gerakan sosial politik yang bertujuan menguatkan kesadaran demokratis masyarakat.

Opsi ini sangat mungkin dilakukan. Berlatar capres tahun 2024, baik Ganjar maupun Anies bisa saja menginisiasi gerakan sosial politik nonpartai, namun persoalannya magnitud gerakan semacam itu tidak akan terlalu besar.

Gerakan Indonesia Mengajar ala Anies hanya mampu membawanya ke posisi menteri. Itupun setelah Anies memilih menjadi bagian tim sukses Jokowi di tahun 2014 lalu.

Jika Anies tak melibatkan diri secara aktif sebagai tim sukses, rasanya Anies tak akan dipilih menjadi menteri di dalam kabinet Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com