Pergeseran Makna Rakyat dan Fenomena Malin Kundang

PEMAHAMAN dan ingatan saya tentang rakyat kelihatannya tak lagi cocok untuk memahami makna dan peran rakyat yang berlangsung hari ini.

Almarhum ayah saya termasuk anggota tentara perjuangan kemerdekaan sering mendongeng pengalaman bergerilya. Kadang dia bersembunyi di rumah warga kampung sambil mendapatkan makanan.

Ketika dikejar-kejar Belanda, para tentara itu menyamar sebagai petani sawah, mengenakan pakaian kusut, tinggal dan makan di rumah rakyat. Itu dilakukan untuk kengelabui musuh.

Sedemikian dekatnya hubungan antara rakyat dan tentara sehingga antara keduanya tak bisa dipisahkan. Sampai-sampai muncul ungkapan, tentara adalah anak kandung rakyat. Tentara Indonesia lahir dari rahim rakyat, tumbuh dalam asuhan rakyat.

Begitu pun para pejuang politik, baik mereka yang tergabung dalam partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, hati dan pikirannya mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat. Kakinya berdiri dan menginjak di bumi rakyat.

Dengan sukarela rakyat iuran menyumbang bagi para pejuang kemerdekaan. Bahkan di antara pemudanya rela berkorban nyawa demi meraih kemerdekaan, mirip yang terjadi di tanah Palestina hari ini.

Meskipun, sejak dulu ada saja orang yang lebih memihak menjual diri pada penguasa Belanda semata demi mendapatkan imbalan uang dan jabatan, ikut serta menginjak dan memeras rakyat nusantara.

Hari ini, hubungan antara rakyat dan politisi telah mengalami pergeseran.

Pergeseran pusat kekuasaan

Dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), muncul pusat kekuasaan baru yang sangat dahsyat yang bernama negara. Meskipun, sesungguhnya negara merupakan anak kandung rakyat Nusantara.

Ibarat bangunan rumah besar, Indonesia berdiri di atas fondasi yang disiapkan dan ditata oleh rakyat, termasuk berupa pengorbanan para dinasti atau sultan yang menjadi penguasa daerah waktu itu. Dari Sultan di Aceh sampai Ternate, mereka secara sukarela membubarkan diri demi NKRI.

Sekian banyak kemewahan yang mereka miliki dan nikmati sejak dari singgasana, jabatan, kekuasaan dan aset tanah yang luas, semuanya diserahkan pada negara di bawah kendali kekuasaan seorang presiden dan para aparat pembantunya.

Saat ini simbol dari dinastiisme yang masih bertahan adalah Kesultanan Yogyakarta yang menyandang status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin oleh Sultan HB ke-10.

Sangat besar peran dan kontribusi Kesultanan Yogyakarta pada pembentukan Republik Indonesia. Sedangkan kesultanan lainnya menjadi cagar budaya.

Sekalipun secara teoritis kedaulatan itu masih tetap milik rakyat dan berada di tangan rakyat, namun sejak kemunculan negara maka kedaulatan dan legalitas politik berada di tangan pemerintah yang dibentuk melalui proses pemilihan umum yang diikuti oleh partai politik.

Secara retorik, partai politik merupakan perpanjangan suara rakyat. Hanya saja, rakyat dan partai politik hari ini sudah mengalami pergeseran makna dan peran.