Pakar Sebut Usulan Jokowi Jadi Ketua Koalisi Keliru, Tak Ada di Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai, usulan Presiden Joko Widodo menjadi ketua koalisi partai politik tidak tepat jika diterapkan di Tanah Air.

Sebab, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sementara, jabatan ketua koalisi partai politik hanya dikenal di negara dengan sistem pemerintahan parlementer.

“Setahu saya yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer,” kata Ikrar dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Ikrar mencontohkan sistem pemerintahan parlementer di Malaysia. Usai pemilu, di Malaysia akan dibentuk koalisi, berikut pimpinan dan wakil pimpinannya, bergantung dari partai yang paling banyak mendapatkan suara dan kursi di parlemen.

Sementara, di Indonesia, koalisi partai politik merujuk pada kerja sama antarpartai ketika pemilu. Dalam sistem pemerintahan presidensial, parlemen atau legislatif menjadi pengawas bagi pemerintahan atau eksekutif.

Baca juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Golkar Singgung Wacana KIM Dipermanenkan

“Mereka yang tidak ada dalam pemerintahan juga penting sebagai penengah ataupun penyeimbang dari kekuatan yang ada di pemerintahan. Dan ini sudah terjadi pada eranya Pak SBY, ini terjadi pula di eranya Pak Jokowi,” ujar Ikrar.

Ikrar menilai, usulan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik tak perlu direalisasi. Ia khawatir, gagasan tersebut justru akan melahirkan “matahari kembar” yang menghadapkan dua kekuatan, yakni pimpinan koalisi dan presiden.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, menurutnya, presiden tetap memegang jabatan tertinggi sebagai pimpinan pemerintahan.

“Janganlah kita menghadirkan atau melahirkan situasi yang sangat pelik dalam politik atau yang disebut dengan matahari kembar,” ucap Ikrar.

“Kalau tadi dikatakan bahwa yang terpilih adalah Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya kita harus menghormatilah siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya,” lanjutnya.

Ikrar mengatakan, setelah meletakan jabatannya sebagai presiden pada Oktober 2024, Jokowi bisa saja memberi masukan ke presiden yang baru.

Namun, menurutnya, mantan kepala negara tak perlu cawe-cawe terlalu dalam atau bahkan diberikan posisi yang legal di pemerintahan baru. Hal itu justru dinilai bakal menyulitkan pemerintahan ke depan.

“Biar bagaimanapun yang namanya mantan presiden itu sebaiknya janganlah kemudian cawe-cawe lagi,” kata Ikrar.

“Tidak perlu bangun suatu sistem baru, ada ketua koalisi, atau kemudian nanti ada istilahnya koordinator menko-lah, atau posisi posisi lain yang kemudian menempatkan Jokowi pada posisi yang dalam, lebih tinggi dibandingkan dengan presiden terpilih itu sendiri, itu sangat tidak enak,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Jokowi semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Baca juga: PSI Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi, Berada di Atas Partai Politik