Kejagung: Tersangka Kasus Korupsi Komoditas Timah Bertambah Jadi 14 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan total tersangka dalam kasus ini sudah berjumlah 14 orang.

"Dengan tambahan satu orang tersangka tersebut, maka jumlah keseluruhan tersangka sampai saat ini yaitu 14 orang," kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Ketut mengungkapkan satu tersangka baru ini dari pihak PT Timah Tbk berinisial ALW.

Dia memastikan penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup.

Baca juga: Crazy Rich Surabaya Budi Said Ajukan Praperadilan Lawan Kejagung

"Tim Penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi Tersangka yakni ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk," ucap Ketut.

Secara singkat, Ketut menjelaskan pada tahun 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama dua tersangka lainnya menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya.

Adapun dua tersangka itu adalah MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

Baca juga: Bareskrim Limpahkan Berkas Kasus Penambahan DPT Pemilu Kuala Lumpur ke Kejagung

Atas kondisi itu, kata Ketut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama.

Kerja sama dilakukan dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.

Mereka kemudian bersepakat dan mengakomodir penambangan ilegal tersebut dengan membuat perjanjian kerja sama.

"Tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter," ujar dia.

Baca juga: Yusrizki Muliawan Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G, Kejagung Banding

ALW dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Meski berstatus tersangka namun Kejagung tidak melakukan penahanan kepada ALW.

"Karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam penyidikan perkara lain yang tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung," ungkap Ketut.