Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Danpuspom Ungkap Pelanggaran Prajurit TNI yang Meningkat Selama 2023 Terkait Disiplin dan Penganiayaan

Kompas.com - 08/03/2024, 13:44 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengungkapkan terjadi peningkatan pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI pada periode 2022-2023.

Yusri menyebut bahwa pelanggaran prajurit yang paling menonjol adalah masalah kedisiplinan, penganiayaan, hingga desersi.

Menurut Yusri, pelanggaran penegakan ketertiban yang terjadi pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dari 1.040 pelanggaran menjadi 1.048 atau naik 0,76 persen.

Sementara itu, pelanggaran yustisi yang terjadi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, dari 1.101 perkara menjadi 892 perkara, atau turun 18,98 persen.

"Jadi pelanggaran yang terjadi sepanjang tahun 2023 kemarin adalah yang menonjol adalah tentang disipilin dan tata tertib. Kemudian, untuk pidananya, yang menonjol adalah penganiayaan, disersi, dan THTI (tidak hadir tanpa izin)," ujar Yusri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Puspom TNI Klaim Tidak Ada Prajurit yang Langgar Netralitas Selama Pemilu 2024

Untuk tahun 2024, Yusri mengakui sejauh ini memang sudah ada beberapa pelanggaran yang melibatkan anggota TNI.

Hanya saja, menurut dia, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah penanganan.

"Evaluasinya dengan adanya beberapa pelanggaran yang masih terjadi, tentunya kita sebagai Polisi Militer mengevaluasi, tentunya dengan metode pendekatan yang paling efektif untuk menekan angka pelanggaran tersebut," kata Yusri.

Salah satunya upayanya adalah Puspom TNI kembali menggelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi pada tahun 2024.

Yusri mengatakan, Operasi Gaktib dan Yustisi 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan prajurit yang disiplin dan berwibawa.

"Sasarannya meliputi meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI baik perorangan maupun kesatuan; mewujudkan prajurit TNI yang memiliki jiwa patriot sejati yang PRIMA (profesional, responsif, integratif, modern, adaptif)," ujar Yusri.

Baca juga: Puspom TNI Sebut Motif Penyerangan Mapolres Jayawijaya oleh 5 Prajurit Sedang Didalami

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com