Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silmy Mengaku Sedang Perjuangkan Tunjangan Pegawai Imigrasi di Perbatasan

Kompas.com - 07/03/2024, 16:03 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah memperjuangkan tunjangan untuk pegawainya yang bertugas di perbatasan.

Pernyataan itu Silmy sampaikan dalam dialog Pengarahan Dirjen Imigrasi Kepada Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita sedang memperjuangkan tunjangan khusus di perbatasan, baik di tempat-tempat yang kiranya memerlukan juga tambahan tunjangan karena memang lebih mahal (biaya hidup)," kata Silmy di Kantor Kanwil Kupang, NTT, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Saat WN Korsel Tak Akui Bunuh Petugas Imigrasi, tapi Polisi Beberkan Sederet Bukti Tak Terbantahkan

Dalam kunjungan ini, Silmy mendatangi Kantor Imigrasi (Kanim) dan Rumah Detensi Imigrrasi (Rudenim) Kupang guna meninjau kodnisi serta kebutuhan mereka.

Silmy menagih masukan dan permintaan dari para petugas Imigrasi di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste itu untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Kebutuhan itu meliputi sarana dan prasarana (Sarpras) seperti gedung dan peremajaan kendaraan, penempatan tugas, SDM, IT, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Mariana Dominika Jone menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi para petugas Imigrasi di daerah.

Baca juga: Detik-detik WN Korsel Bunuh Petugas Imigrasi dari Jendela Apartemen: Sempat Ribut dan Cekik Temannya

Dua di antaranya menyangkut sarana dan prasarana Kanim di sejumlah daerah yang menyedihkan. Padahal, mereka harus melayani warga negara asing (WNA) hingga mengawasi pos perbatasan.

"Kalau Kupang bagus Pak, Rudenim di Kupang masih sangat bagus dibanding dengan Pak Jaya, Labuan Bajo," ujar Marciana.

"Orang asing itu sangat banyak. Tahun lalu sekitar 12 ribu yang masuk tapi kantornya menyedihkan, Pak," lanjut Marciana.

Selain fasilitas kantor yang buruk, petugas Imigrasi yang berminat di Labuan Bajo kebanyakan bukan warga setempat sehingga mereka harus menyewa indekos.

Baca juga: Polisi: Petugas Imigrasi Tewas Jatuh dari Lantai 19 Apartemen karena Didorong

Sementara, tarif sewa indekos dan biaya hidup di Labuan Bajo sangat mahal.

"Gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak (untuk) kos jadi mereka tidak punya simpanan," kata Marciana.

Silmy pun memperhatikan dengan seksama keluhan jajarannya di daerah. Ia meminta mereka mengajukan berbagai kebutuhan yang menyangkut organisasi dan tugas Imigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com