Menpan-RB Tekankan Kepemimpinan Digital untuk Dekatkan Layanan Publik di Kaltim

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengajak jajaran pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai provinsi hingga kabupaten/kota, untuk menerapkan digital leadership guna mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Digital leadership harus segera diterapkan. Transformasi digital meliputi aspek digital structure, digital competence, dan digital culture,” ungkap Anas melalui siaran persnya, Selasa (5/3/2024).

Pernyataan ini diungkapkan Anas dalam acara Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan se-Kalimantan Timur Tahun 2024.

Kepemimpinan digital ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah di Kaltim, termasuk menjangkau daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sebab, Kaltim merupakan salah satu provinsi paling luas di Indonesia.

Baca juga: Dorong Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Minta Polri Perkuat Sistem Kerja yang Responsif dan Kolaboratif

“Sehingga dengan digital, warga yang jauh dari pusat aktivitas layanan publik pemerintah pun bisa mengaksesnya dengan mudah,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan “jalan tol pelayanan” untuk menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pada penilaian reformasi birokrasi 2023, Provinsi Kaltim meraih predikat BB. Dua kota di Kaltim meraih predikat BB, tiga kabupaten dan kota mendapat nilai B, serta satu kabupaten meraih nilai C.

Sementara untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Provinsi Kaltim mendapat nilai BB. Sembilan kabupaten dan kota berpredikat B, serta masih ada satu kabupaten yang meraih predikat CC.

Baca juga: Kemenpan-RB: 22 Persen Formasi ASN Nasional untuk Guru di Daerah

Sedangkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kaltim mendapatkan predikat Baik. Lima kabupaten dan kota di Kaltim berpredikat SPBE Sangat Baik, tiga kabupaten meraih predikat Cukup, dan satu kabupaten masih meraih predikat Kurang.

Ia juga menyarankan agar reformasi birokrasi yang dikerjakan pemerintah sebaiknya fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, perlu perubahan paradigma dari orientasi input, berapa anggaran yang telah dan akan dihabiskan, ke orientasi outcome, berapa besar kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan,” jelas Anas.

Anas juga mendorong agar kebijakan reformasi birokrasi yang diterbitkan oleh Provinsi Kaltim dalam mendukung transformasi digital pemerintah.

Sebab, saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sedang menggaungkan reformasi birokrasi tematik yang mencakup penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Baca juga: Pertajam Substansi RPP Manajemen ASN, Menteri Anas Sebut Pemerintah Libatkan Akademisi

Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh arsitektur SPBE untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.

“Selain kuatnya kepemimpinan digital, faktor kunci kesuksesan pemerintahan digital adalah rekrutmen talenta digital, fokus pada kebutuhan pengguna, revolusi digital di seluruh lini, sinergi yang baik antara strategi digital dan strategi data, peningkatan literasi digital, serta penguatan digital trust dan keamanan siber,” tutur Anas.

Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa hal-hal yang ditekankan Anas relevan dengan spirit core values aparatur sipil negara (ASN) BerAKHLAK.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sedang mengebut implementasi sistem digital untuk pelayanan.

Ia mengakui, remote area di Kaltim serta kondisi geografis wilayahnya menjadi salah satu kendala. Akan tetapi, ia dan jajarannya optimistis jika pengembangan sistem informasi bisa mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Kunjungi MPP Kabupaten Cirebon, Menpan-RB Dorong Layanan Berdampak dan Tidak Berbelit

“Kami punya banyak remote area. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal yang kami bangun untuk menjangkau area-area tersebut,” jelas Akmal.