Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGRI Dorong Kemendikbud Susun Mekanisme agar Sekolah Tak Tutupi Kasus "Bullying"

Kompas.com - 02/03/2024, 17:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuat mekanisme agar sekolah tidak lagi menutup-nutupi kasus perundungan atau bullying.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta sekolah menyelesaikan kasus bullying, bukan malah menutup-nutupinya.

"Kalau kita kan bisanya mengimbau secara moral. Betul kan ya? Jadi, kepada direktorat terkait bagaimana ada mekanisme supaya lebih terbuka," kata Unifah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Baca juga: Ramai Kasus Bullying, Jokowi: Sekolah Harus jadi Safe House

Unifah pun sependapat dengan Jokowi bahwa sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman serta bebas dari praktik perundungan.

Namun, ia menekankan bahwa perundungan juga tidak boleh dilakukan terhadap guru, bukan hanya di antara murid.

Menurut Unifah, sekolah harus menjadi zona yang aman dan nyaman bagi semua, termasuk guru, agar kegiatan belajar-mengajar berjalan dengan baik.

"Kami tentunya sangat berharap bahwa sekolah menjadi zona yang nyaman, bukan hanya antarsiswa, kepada guru semua harus tidak ada (bullying) karena itu syarat bagi terjadinya proses pembelajaran yang baik," kata dia.


Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa sekolah harus menyelesaikan kasus bullying, bukan menutup-nutupinya demi menjaga nama baik sekolah.

"Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya, kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melidungi nama baik sekolah," kata Jokowi saat membuka Kongres XXIII PGRI, Sabtu pagi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Kasus Bullying Ditutupi, Selesaikan!

Jokowi mengaku sangat khawatir dengan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, sekolah semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi.

"Saya sangat betul-betul khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh terjadi lagi," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com