Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Utang Indonesia Meningkat Lebih dari Rp 5.000 Triliun, Komisi XI DPR: Bisa Perburuk Kondisi Anggaran

Kompas.com - 29/02/2024, 19:06 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharam menilai, utang Indonesia yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir harusnya menjadi lampu kuning bagi pemerintah.

"Penambahan (utang) ini bisa semakin memperburuk kondisi anggaran negara," tutur politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut seperti diberitakan dpr.go.id, Kamis (29/2/2024).

Ecky Awal Mucharam juga menyampaikan bahwa utang yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk menambal beban utang yang lain, sehingga pemerintah belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut, kata dia, diawali dari defisit keseimbangan primer yang kemudian mulai melebar pada 2015, dan semakin melebar sejak 2019.

“Saya memantau utang pemerintah meningkat signifikan sejak 10 tahun terakhir. Peningkatan utang pemerintah bahkan mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2014,” ujar Ecky.

Baca juga: Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Ungkap Penyebabnya

Ecky Awal Mucharam pun membantah klaim pemerintah yang menyatakan bahwa utang Indonesia berada pada kondisi yang aman. Klaim ini didasarkan pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Dia menjelaskan, Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya mengungkapkan bahwa PDB tidak menggambarkan kondisi penerimaan negara yang digunakan untuk membayar utang.

“Seharusnya profil risiko utang dapat dilihat dari rasio yang lebih ideal. Misalnya, dengan menggunakan debt to service ratio (DSR). Alat ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana utang dibandingkan dengan kemampuan devisa untuk membayar utang tersebut," ujarnya.

Ecky juga mengatakan, jika utang meningkat tanpa diikuti oleh peningkatan ekspor dan penerimaan dari devisa lain, ketersediaan dollar Amerika Serikat (AS) untuk membayar utang akan semakin terbatas.

Baca juga: Ekonom: Rasio Utang Indonesia Masih Tergolong Aman dan Bermanfaat bagi Pembangunan

"Hal ini akan menjadi alarm yang nyata bagi fiskal dan perekonomian kita. Dengan adanya peningkatan utang, saya berharap persoalan ini bisa dilihat secara lebih serius lagi oleh pemerintah. Peningkatan utang saat ini berada di situasi yang cukup berisiko," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com