Dorong Reformasi Birokrasi, Menpan-RB Minta Polri Perkuat Sistem Kerja yang Responsif dan Kolaboratif

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus melakukan reformasi birokrasi berdampak dalam menuju masa depan tata kelola pemerintahan (governance 5.0).

Dalam implementasinya, sebut dia, Polri perlu melakukan perubahan paradigma dalam cara bekerjanya.

“Perubahan paradigma tersebut dilakukan dari yang semula 'pemerintah mengatur masyarakat' menjadi 'pemerintah bekerja bersama masyarakat', serta kerja yang berorientasi pada data, melakukan transformasi digital, dan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing," tutur Anas lewat siaran persnya, Kamis (29/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, dia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh Polri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Baca juga: Menpan-RB: Pemerintah Komitmen Penuhi Kebutuhan Guru ASN

Ia menilai, perubahan paradigma tersebut dapat dilakukan dengan berpikir selangkah ke depan (think ahead), mengevaluasi kebijakan dan program yang sudah berjalan (think again), dan berpikir secara holistik dan lintas sektoral (think across).

"Polri harus mengedepankan collaboratiove and networking governance dalam mendorong kinerjanya. Sebab, kompleksitas dan dinamika kebijakan perlu didukung dengan aksi cepat dari setiap aktor, dan diorkestrasi dengan baik agar hasilnya menjadi lebih optimal," sebutnya.

Untuk dapat melakukan berbagai hal yang perlu diselesaikan oleh Polri tersebut, Anas menyebutkan empat hal sebagai syarat keberhasilan Polri.

Pertama, perlu adanya komitmen tinggi mulai dari tingkat Mabes hingga pimpinan di seluruh satuan kewilayahan Polri.

Kedua, penyelesaian masalah yang ada perlu diatasi pada tingkat akar. Ketiga, Polri perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat.

Baca juga: Kunjungi IPDN, Menpan-RB: Kampus Harus Jadi Pencetak Birokrat Berwawasan Digital Demi RB Berdampak

“Terakhir, Polri perlu senantiasa berinovasi dengan memberikan cara-cara yang out of the box, tidak birokratis, dan fasilitatif kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

DOK. Kemenpan-RB Rapat Pimpinan Polri di Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ia menjelaskan, terdapat aspek kapabilitas dan kapasitas Polri yang harus terus ditinjau ulang secara berkala dan diperkuat, seperti sistem, struktur, sarana dan prasarana, anggaran, maupun personel Polri.

"Aspek krusial yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan SDM, sehingga Polri dapat mewujudkan sistem kerja yang responsif dan kolaboratif dengan budaya kerja melayani dan inovatif, serta didukung oleh SDM yang memiliki kompeten dan integritas,” lanjutnya.

Anas pun ingin Kemenpan-RB dan Polri terus berkolaborasi dalam berbagai transformasi, salah satunya pada aspek kelembagaan.

Menurutnya, Polri perlu menentukan skala prioritas dalam penataan organisasi dengan pertimbangan urgensi dan derajat kepentingan yang diidentifikasi secara teliti.

Baca juga: Bertemu Wakil Kepala APSC, Menpan-RB Bahas Transformasi Digital hingga Kerja Sama Indonesia-Australia