Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Firman Noor menyayangkan pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2/2024) kemarin.

Pasalnya, program tersebut merupakan janji kampanye pasangan calon presiden nomor dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Firman, ini membuktikan besarnya intervensi Jokowi terhadap Prabowo-Gibran. Presiden bukan hanya cawe-cawe urusan pemenangan pilpres, tetapi juga kebijakan yang seharusnya dibahas pemerintah selanjutnya.

“Ini membuktikan bahwa memang intervensi pemerintah yang sekarang terhadap kemenangan ini memang sudah sangat terasa, bahkan sudah sampai pada level ‘membantu’ dalam untuk kebijakan yang menjadi unggulan dari pasangan ini,” kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (28/2/2024).

Firman menyebut, proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Meski hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran unggul, namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi menetapkan hasil pilpres.

Pemerintah sendiri mengimbau masyarakat untuk menunggu hingga akhir tahapan pemilu. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah mendahului hasil pemilihan umum.

Siapa pun pemenang pilpres, kata Firman, janji kampanye mestinya dibahas ketika sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, bukan mendompleng pemerintahan sebelumnya.

Pembahasan program makan siang gratis Prabowo dalam sidang kabinet Jokowi dinilai tidak etis dan bentuk tidak hormat terhadap tahapan pemilu.

“Ini sekali lagi membuktikan adanya intervensi pemerintah sebelumnya, atau negara, atau Jokowi, dan juga minimnya etika di dalam berpolitik dan juga berpemerintahan,” ujar Firman.

“Ini sebenarnya satu langkah yang kurang patut dan sangat disayangkan,” lanjutnya.

“Kita bisa punya hak untuk sedikit pesimistis bahwa akan ada satu perubahan signifikan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk kehidupan keseharian masyarakat dengan adanya pemerintahan yang baru ini karena substansinya saya kira hanya merupakan kontinuitas saja,” kata Firman.

“Mungkin orang-orangnya bisa berbeda, tapi substansinya akan sama. Jadi the same wine in the different bottles (anggur yangsama dalam botol yang berbeda) saja,” tuturnya.

Adapun sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) sudah membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

“Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.

“Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta," kata AHY.

“Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.