Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai wujud transaksi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rencana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).

Prabowo merupakan calon presiden (Capres) nomor urut 2, berpasangan dengan calon wakil presiden (Cawapres) yang merupakan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Jokowi pada awal pekan ini menyatakan bersama kabinetnya mulai membahas program makan siang gratis supaya masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2025.

Baca juga: Jokowi Bakal Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Istana: Lihat Saja Besok

Padahal, program itu adalah salah satu yang digaungkan Prabowo sepanjang masa kampanye Pilpres 2024.

Gufron juga menganggap rencana pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo merupakan langkah keliru.

Sebab menurut Gufron, jejak karier militer Prabowo tercoreng dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Pemberian gelar Jenderal Kehormatan jelas menyakiti para korban pelanggaran HAM dan menganulir dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM berat masa lalu," ujar Gufron.

Prabowo bakal menerima pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Prabowo Akan Disematkan Jenderal Kehormatan Bintang 4, TB Hasanuddin: Seperti di Orde Baru...

Upacara penyematan itu akan dilaksanakan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Juru bicara Kementerian Pertahanan RI Dahnil Anzar mengatakan, rencana penyematan pangkat jenderal kehormatan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didasarkan atas dedikasi dan kontribusi di bidang militer dan pertahanan.

“Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan,” kata Dahnil dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

Oleh sebab itu, Markas Besar TNI mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan pangkat Prabowo.

Baca juga: Singgung Penculikan Aktivis, Amnesty International: Penyematan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Problematis

“Diputuskan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh,” ujar Dahnil.

Di sisi lain, karier militer Prabowo diwarnai dengan kontroversi, terutama pada masa pergolakan politik menuju Reformasi pada 1997-1998. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan pangkat Letnan Jenderal (Purnawirawan).