Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Kompas.com - 26/02/2024, 19:52 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan, gaya kampanye calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 membawa gaya kampanye baru dalam dunia politik Tanah Air.

Menurut dia, model kampanye Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar biasa terjadi di negara maju.

“Seperti halnya ini 'Desak Anies' dan 'Slepet Imin', ini di negara maju itu biasa. Itu format kampanye yang standar tapi di Indonesia kan pertama kali dalam sejarah ya,” ujar Tom Lembong di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

“Calon-calon pemimpin ya, yang berkampanye itu berinteraksi langsung dalam format townhall tersebut,” katanya lagi.

Baca juga: Saat Tom Lembong Diserang Luhut dan Bahlil Usai Jawab Serangan Gibran...

Dia menyatakan, model kampanye diskusi dua arah itu menunjukkan masyarakat Indonesia telah melek gagasan.

Tom Lembong lantas menyebut tidak yakin bahwa masyarakat Indonesia belum melek secara politik. Sebab, model kampanye Anies-Muhaimin mendapatkan sambutan yang baik.

“Itu satu contoh yang di mana kampanye berorientasi gagasan, ternyata bisa mendapat momentum yang sangat positif di masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Tom menganggap masyarakat banyak yang memperdebatkan gagasan dan kebijakan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Sirekap Pilpres Data 77,27 Persen: Prabowo 58,84 Persen, Anies 24,45 Persen, Ganjar 16,71 Persen

Menurut dia, perdebatan dan pembahasan soal gagasan tersebut tidak nampak pada pilpres-pilpres sebelumnya.

“Saya enggak pernah ingat pemilu-pemilu sebelumnya bagaimana masyarakat begitu antusias, berdebat publik. Baik di media sosial, di media, di televisi,” kata Tom Lembong.

“Mengenai kebijakan-kebijakan seperti hilirisasi, industrialisasi, lapangan kerja, lingkungan hidup, keadilan antar generasi, sampai hal-hal yang sangat teknis seperti greenflation dan teknologi baterai,” ujarnya lagi.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu, Tom Lembong: Kami Akan Hormati Proses Hukum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com