Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pemilu 2024 Belum Bebas Intimidasi-Kekerasan, Kontras: 80 Orang Luka-luka dan 4 Meninggal

Kompas.com - 23/02/2024, 16:52 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebut bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak bebas dari intimidasi dan kekerasan.

"Kami menemukan setidaknya 18 peristiwa berkaitan dengan kekerasan. Dengan rincian, penganiayaan 13 peristiwa, bentrokan lima peristiwa, dan intimidasi delapan peristiwa," kata Wakil Koordinator Kontras Andi Rezaldy dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2024).

Andi menjelaskan, jumlah korban dalam rangkaian kekerasan dan intimidasi itu sebanyak 80 orang luka-luka dan empat meninggal dunia.

Contoh kasus meninggal dunia terjadi pada simpatisan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 03 yang meninggal karena dianiaya pendukung capres nomor urut 02 di Sleman, Yogyakarta.

"Selain itu, berdasarkan pemantauan kami, terdapat setidaknya empat kasus bentrokan yang terjadi di Papua. Salah satunya terjadi Kabupaten Puncak Jaya menimbulkan setidaknya 62 korban luka disebabkan oleh perebutan suara caleg (calon anggota legislatif)," ujar Andi.

Baca juga: Yakin Hak Angket Kecurangan Pemilu Akan Jalan, Adian Napitupulu: Sudah Jadi Keinginan Rakyat

Andi menilai bahwa kekerasan yang terjadi berpotensi berulang karena proses pemilu masih berjalan.

Oleh karena itu, menurut dia, KPU penting mengambil langkah untuk mengatasi berbagai potensi kekerasan yang terjadi.

Selain peristiwa kekerasan yang terjadi, Kontras juga menyoroti fenomena kebebasan berekspresi pada Pemilu 2024.

Seperti pelaporan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang melaporkan tiga aktor film "Dirty Vote", yakni Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti, serta sutradara Dandhy Laksono ke Mabes Polri.

Selain itu, penulis buku "Kronik Penculikan" tak luput dari objek pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dinilai telah melakukan black campaign.

"Fenomena ini tentu mencoreng kebebasan dan hak asasi manusia dalam gelaran demokrasi lima tahunan," kata Andi.

Baca juga: Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com