Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Penguatan Tata Kelola Diperlukan untuk Wujudkan Indonesia Kuat dan Mandiri

Kompas.com - 20/02/2024, 21:43 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi. Hal ini untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle income trap.

Dalam melaksanakannya, pemerintah menyiapkan berbagai strategi kebijakan untuk mendorong seluruh sektor ekonomi di Indonesia. Hal itu termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi yang diyakini sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan koperasi Indonesia yang kuat dan mandiri, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Buku Pedoman Umum Governansi Koperasi Indonesia (PUG-KOPIN).

“Ini kesempatan yang sangat baik, karena kalau kita melihat dari beberapa PUG yang telah dilakukan sosialisasi, terutama PUG yang terkait koperasi ini, saya kira sangat penting untuk kita dorong terus sosialisasinya dan nanti beberapa rencana perubahan ke depan barangkali juga dinamikanya perlu kita sampaikan bersama-sama,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan persnya, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Penerapan Good Governance Berbasis Digital Lebih Baik, Indeks SPBE Kemenko Perekonomian Meningkat

Pada kesempatan tersebut, Susiwijono menyampaikan bahwa 2024 merupakan tahun penentu untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini buktinya bisa terlihat lewat beberapa kebijakan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024.

Ia menyebut, volume usaha koperasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar 8,51 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 182,35 triliun. Peningkatan ini sudah mulai terjadi sejak 2016 dan 2017.

Selain itu, Susiwijono juga menyampaikan bahwa volume usaha koperasi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, yakni meningkat sekitar 8,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp182,35 triliun.

Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama-sama. Di satu sisi menjadi potensi yang sangat besar, di sisi lain perlu pengaturan tata kelola yang lebih baik,” tutur Sesmenko Susiwijono saat menyampaikan keynote speech pada agenda Talkshow Sosialisasi PUG-KOPIN di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Menurut Jokowi, Tantangan Ekonomi Indonesia ke Depan

Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 dan 2021, koperasi memberikan kontribusi sebesar 6,20 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Untuk itu, potensi besar koperasi perlu dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat dan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Koperasi dapat berperan sangat penting untuk mengembangkan banyak sektor bisnis di daerah, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, hingga peternakan.

Apabila dikelola dengan baik, koperasi akan berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Untuk itu, perbaikan ekosistem koperasi dan tata kelola yang baik menjadi sebuah urgensi.

“Berikutnya yang terkait beberapa catatan keberhasilan koperasi dari beberapa negara yang lain, ini juga banyak sekali yang sudah bisa menjadi usaha yang sangat besar dari berbagai sektor sehingga kebutuhan untuk pengaturan governance, tata kelola, ini menjadi sangat penting sekali,” imbuh Susiwijono.

PUG-KOPIN, lanjut Susiwijono, diharapkan dapat menjadi acuan tentang governansi koperasi untuk seluruh pemangku kepentingan koperasi serta pedoman bagi seluruh koperasi di Indonesia agar mampu menjalankan praktik governansi organisasi yang baik.

Baca juga: Jokowi Minta Industri Keuangan Waspada meski Kondisi Ekonomi Baik, Ingatkan Krisis 1998

Selain itu, PUG-KOPIN sebagai yang pertama diterbitkan oleh KNKG, diharapkan mampu merealisasikan amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sehingga koperasi mampu berperan lebih besar lagi dalam sistem perekonomian nasional.

Lebih lanjut, PUG-KOPIN juga diharapkan mampu menjadi instrumen organisasi bagi koperasi agar mampu membangun dan mengembangkan diri menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga perannya akan lebih besar lagi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki beserta jajaran, Ketua Umum KNKG Mardiasmo, para pimpinan dan anggota KNKG, serta perwakilan dari asosiasi dan koperasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com